Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Saya Enggak "Ngurusin" Uang Transpor Kongres Demokrat

Kompas.com - 13/12/2013, 17:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, membantah keterangan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Bantahan itu dilontarkan Anas terkait pengakuan Mubarok yang mengatakan semua calon ketua umum Demokrat membagikan uang transportasi saat Kongres Demokrat 2010 yang berlangsung di Bandung.

Saat itu, Anas menjadi salah satu kandidat Ketua Umum DPP Partai Demokrat bersama Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng. Menurut Anas, sangat aneh jika calon ketua umum masih disibukkan dengan kegiatan bagi-bagi uang transpor dalam kongres tersebut.

"Saya kan kandidat, tugas saya menyampaikan visi dan misi. Masak kandidat ngurus urusan teknis, urusan uang transpor, itu namanya seksi transportasi dong," kata Anas, di kantor PPI, Jakarta Timur, Jumat (13/12/2013).

Tak hanya itu, kata Anas, ia juga mengingatkan kepada semua pendukungnya agar tak melakukan dua hal dalam proses pemilihan ketua umum. Pertama, tidak menyerang kandidat lainnya, dan kedua, tidak membeli suara untuk menjadi pemenang.

"Saya tegaskan pesan itu kepada para relawan saya. Saya enggak tahu ada aliran dana, saya enggak tahu kalau Pak SBY ngurusin transpor. Kalau saya enggak ngurusin transpor," katanya.

Keterangan Mubarok

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan bahwa pembagian uang transpor untuk para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam Kongres Partai Demokrat 2010 merupakan hal yang sah dan diketahui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, semua calon ketua umum ketika itu membagi-bagikan uang transpor yang nilainya antara Rp 1 juta hingga Rp 5 juta.

Mubarok telah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang. Saat Kongres 2010 berlangsung, Mubarok merupakan ketua tim pemenangan Anas.

Saat ditanya dari mana sumber dana yang digunakan untuk uang transpor tersebut, Mubarok mengaku tidak tahu. Dia juga menyampaikan pengakuan yang sama ketika dikonfirmasi mengenai ada atau tidaknya pembagian BlackBerry dalam Kongres Partai Demokrat 2010. KPK memeriksa Mubarok karena dianggap sebagai saksi yang melihat, mendengar, atau mengetahui, seputar kasus yang menjerat Anas. 

KPK tengah mendalami dugaan aliran dana korupsi ke Kongres Partai Demokrat untuk pemenangan Anas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com