Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Diminta Tutup Potensi Kekacauan Pemilu 2014, Jangan Sesumbar di Media

Kompas.com - 12/12/2013, 18:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil langkah dalam mengatasi kerawanan potensi kekacauan pada Pemilu 2014. Presiden tidak perlu sibuk mengumbar ke media massa soal potensi tersebut.

“Lebih baik dia menutup potensi kerawanan itu daripada bicara politis seperti ini dan membuat kita menduga-duga,” ujar Mahfudz saat dihubungi, Kamis (12/12/2013).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu pun mengatakan, permintaan Presiden agar partai politik menahan diri justru terkesan sebagai sebuah tudingan tak beralasan. Menurutnya, partai politik selama ini justru bersikap kritis terhadap para penyelenggara pemilu.

“Kami justru ingin agar pemilu berjalan lancar, aman, dan demokratis. Aneh juga kalau potensi kerawanan ini diarahkan ke partai politik. Kalau pemilu tidak berjalan lancar, yang rugi parpol sendiri,” kata Mahfudz.

Ia menjelaskan, pemerintah sebaiknya mencermati soal kerawanan kecurangan pemilu yang bisa terjadi pada pendistribusian logistik pemilu. Mahfudz menuturkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memberikan anggaran untuk pengamanan pendistribusian logistik pemilu. Akhirnya, proses pengamanan pun menggunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Akan tetapi, dana Rp 100 miliar yang disiapkan untuk TNI terkait pendistribusian logistik ini ternyata belum disetujui Kementerian Keuangan.

“Sekarang potensi kerawanan ini harus segera ditutup, jangan melemparkan dugaan, termasuk ke parpol,” imbuhnya.

Gangguan Pemilu 2014

Presiden menyebut ada elemen-elemen tertentu yang merancang gerakan untuk mengganggu keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2014. Presiden mengatakan telah menerima laporan dari Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman.

"Saya dapat laporan dari Kapolri, ada elemen-elemen yang merancang gangguan keamanan dan ketertiban di tempat-tempat tertentu. Sudah diikuti dan Insya Allah bisa dicegah. Ini mungkin seolah-olah berkaitan dengan pemilu, padahal tidak," kata Presiden saat jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (12/12/2013), Jakarta, sebelum melakukan kunjungan kerja ke Jepang.

Presiden menilai wajar menghangatnya situasi politik menjelang Pemilu 2014. Namun, Presiden menyerukan kepada para elite parpol dan seluruh politisi untuk tetap menahan diri selama kampanye. "Ada batas kepatutan dalam kampanye pemilu agar rakyat tidak jadi korban. Saya senang selama ini kolega-kolega saya para elite dan politisi pada saatnya mampu menjaga keteduhan pelaksanaan kampanye," kata Presiden.

"Namun, tidak mustahil ada pihak-pihak tertentu dengan motif tertentu yang tidak baik. Solusinya, di samping masyarakat luas tetap waspada, jajaran pemerintah, terutama aparat keamanan dan penegak hukum, harus berkerja ekstra. Boleh politiknya menghangat, tapi keamanan ketertiban masyarakat dapat kita jaga," pungkas Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com