DPR: Tutup Celah Penyadapan!

"Komisi I DPR RI menegaskan perlunya dilakukan penataan kembali infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang betul-betul bisa menjamin kebutuhan keamanan dan nasional Indonesia," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat membacakan hasil rapat gabungan, Kamis (28/11/2013).

Rapat yang dilakukan untuk menyikapi aksi penyadapan yang dilakukan Australia ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan Purnono Yusgiantoro, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Kepala Lembaga Sandi Negara Mayor Jenderal Djoko Setiadi, dan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman.

Menurut Mahfudz, kesimpulan itu diambil berdasarkan informasi dugaan digunakannya operator-operator telekomunikasi untuk aksi penyadapan. "Kita tahu ini memang membuka celah karena penguasaan operator telekomunikasi di Indonesia ini juga melibatkan perusahaan-perusahaan asing. Ini perlu dilakukan penataan kebijakan yang lebih menjamin kebutuhan keamanan yang lebih nasional di sektor telekomunikasi," ucap politisi PKS tersebut.

Selain itu, Komisi I juga meminta Lemsaneg untuk mempersiapkan pengamanan komunikasi bagi VVIP. Lemsaneg sudah menyatakan kesanggupannya dalam rapat itu. Lemsaneg akan mengakselerasi penggunaan sistem persandian di semua kementerian lembaga, termasuk kantor perwakilan di luar negeri.