Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boediono Dukung KPK Tindak Mafia di Balik Kasus Century

Kompas.com - 23/11/2013, 21:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono menegaskan bahwa dirinya memberi dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus Bank Century. Boediono juga mendukung agar para aktor yang bermain dan melakukan penyelewengan dalam skandal Century ditindak tegas.

"Siapapun yang secara melanggar hukum menunggangi atau memanfaatkan kebijakan uang kami ambil demi kepentingan pribadi, orang lain, kelompok atau siapa saja, harus ditindak tegas," kata Boediono dalam keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (23/11/2013) malam.

Menurut Boediono, keputusan menyelamatkan Bank Century pada saat itu merupakan hal yang perlu dilakukan dan sudah tepat. Ia mengaku menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia dengan tanggung jawab mulia untuk menyelamatkan perekonomian bangsa dari ancaman krisis global tahun 2008.

"Saya dengan tulus dan senang hati akan terus membantu KPK menjalankan proses hukum untuk mereka yang mencederai kepercayaan rakyat dan amanah untuk menjaga perekonomian negara," ujarnya.

Boediono menggelar jumpa pers terkait permintaan keterangan yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Ia mengaku, tim KPK meminta sejumlah keterangan dari dirinya terutama mengenai pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi menyampaikan, KPK membutuhkan keterangan Boediono mengenai pemberian dana talangan (bail out) kepada Bank Century dan penetapan bank itu sebagai bank gagal dan berdampak sistemik. Pada 2008, saat kebijakan dana talangan diberikan kepada Bank Century, Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Kepada wartawan malam ini Boediono mengatakan, kebijakan memberi talangan kepada Bank Century dilatarbelakangi oleh situasi krisis global yang mengancam perekonomian nasional. Kegagalan di salah satu institusi keuangan, kata dia, betapapun kecilnya akan menimbulkan efek domino yang luas. Ia menuturkan, dalam situasi yang dipandang sebagai krisis saat itu, ia dan Menteri Keuangan kala itu yaitu Sri Mulyani, telah berusaha melakukan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya.

"Saya hanya ingin mengatakan, untuk diri saya, saya melakukan tanggungjwab itu dengan segala ketulusan hati saya dengan tujuan demi kebaikan bangsa dalam situasi yang sangat luar biasa. Bagi saya itu suatu kehormatan dalam posisi bisa memberikan kontribusi bagi bangsa ini," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com