Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical: Meski Pencapresan Penuh Dinamika, Saya Pantang Surut

Kompas.com - 22/11/2013, 12:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie menyinggung soal pencalonannya sebagai presiden dalam pidato politiknya pada acara Rapat Pimpinan Nasional V Partai Golkar. Ical mengaku sadar pencalonannya menjadi presiden penuh dengan dinamika.

"Jika perjalanan Partai Golkar cenderung mulus menuju Pemilu 2014, perjalanan capres Partai Golkar lebih mengandung dinamika dan mengundang percakapan publik yang cukup baik," ujar Ical di acara Rapimnas V Partai Golkar di Jakarta, Jumat (22/11/2013).

Melihat dinamika itu, Ical mengaku berbesar hati dan menatap ke depan dengan semangat dan gairah. Ical juga mengutip sebuah ungkapan dari Sulawesi Selatan.

"Sudah saya katakan, saya kembangkan layarku pantang untuk surut kembali," imbuh Ical.

Dia menuturkan, kritik itu dia anggap sebagai tantangan untuk bekerja lebih keras. Ical juga menyoroti soal lembaga survei yang disebutnya kerap membingungkan orang awam. Menurut Ical, hasil survei itu belum tentu benar.

"The truth depends on the eye of the holder (kebenaran itu tergantung mata yang melihat)," kata Ical.

Pengusaha dan pemilik Grup Bakrie ini mengingatkan bahwa pemilihan presiden masih tujuh bulan lagi. Ia juga menuturkan, politik masyarakat masih sangat cair.

"Momentum bisa datang dan pergi begitu saja. Publik bergonta-ganti pilihan cepat, seperti coba baju di pasar kaget," ucapnya.

Baginya, pemilihan presiden bukan hanya soal data dan survei, juga bukan soal menang dan kalah, melainkan dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Pencalonan Ical sebagai presiden memang kerap menimbulkan kritik lantaran elektabilitas Ical yang masih belum mengalahkan Jokowi dan Prabowo Subianto.

Kritik pun dilontarkan dari kalangan internal Partai Golkar. Suhardiman, pendiri Partai Golkar, bahkan menyarankan Ical tidak memaksakan diri untuk menjadi calon presiden. Suhardiman menilai Ical sulit memenangi pertarungan Pilpres 2014.

"Jika Ical tetap memaksakan diri maju pada Pilpres 2014, sulit untuk menang, hanya akan buang waktu dan uang saja," kata Suhardiman di Jakarta seperti dikutip Antara, Kamis (21/11/2013), menjelang penyelenggaraan Rapimnas V Partai Golkar pada 21-23 November 2013.

Suhardiman, yang juga pendiri dan Ketua Dewan Penasihat Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), organisasi kemasyarakatan pendiri Partai Golkar, itu menambahkan, sebaiknya Ical menjadi king maker atau orang yang mempersiapkan tokoh lain menjadi presiden.

"Ical jangan jadi king, tetapi jadi king maker," kata satu-satunya pendiri Partai Golkar yang masih hidup ini.

Menurut mantan anggota Dewan Pertimbangan Agung itu, secara sosiologis, figur yang memenangi pilpres di Indonesia masih didominasi oleh capres yang berasal dari Jawa. Alasannya, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Suhardiman mengingatkan agar Partai Golkar tidak mengalami kekalahan lagi dalam pilpres secara langsung sebagaimana pernah terjadi pada Pilpres 2004 (meskipun menang pada Pemilu Legislatif 2004) dan Pilpres 2009.

Untuk itu, Suhardiman meminta Rapimnas Partai Golkar bersikap realistis dengan tidak memaksakan pencapresan Ical. Lebih baik, kata Suhardiman, Ical mendukung tokoh muda potensial dari internal partai maupun dari partai lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com