TNI AD Kembangkan Teknologi Antisadap

JAKARTA, KOMPAS.com — TNI Angkatan Darat (AD) tengah mengembangkan teknologi antisadap. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Budiman mengklaim alat tersebut nantinya dapat mencegah komunikasi para pejabat Indonesia disadap oleh negara lain.

"Angkatan Darat juga melakukan riset untuk mencegah adanya penyadapan," kata Budiman seusai membuka acara Seminar Litbanghan di Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Budiman mengatakan, pengembangan teknologi antisadap tersebut bukan dilatarbelakangi kasus penyadapan oleh Amerika dan Australia yang belakangan ini berkembang. Pengembangan teknologi antisadap itu, menurutnya, sudah dicanangkan jauh sebelum isu penyadapan muncul.

"Jadi kita sudah melakukan ini jauh sebelum ribut-ribut (soal penyadapan)," kata Budiman.

Ketika ditanya apakah penyebab terjadinya penyadapan di Indonesia disebabkan masih lemahnya teknologi antisadap yang dimiliki Indonesia, Budiman enggan berkomentar. Menurutnya, pihaknya hanyalah pengembang teknologi alat antisadap dan tidak dalam kapasitas untuk mengomentari hal itu.

Selain alat sadap, kerja sama TNI AD dengan Suryo University juga akan mengembangkan alat-alat lainnya yang terkait dalam hal pertahanan seperti satelit, bahan peledak, teknologi nano, dan vaksinasi. Total anggaran untuk pengembangan teknologi tersebut mencapai Rp 35 miliar.

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat bidang pertahanan kita juga harus ikut berkembang mengikuti teknologi. Karena itu kita bekerja sama dengan berbagai universitas dan lembaga riset untuk mewujudkan itu," pungkas Budiman.

Seperti diberitakan, menurut laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY dan istrinya, Ani Yudhoyono, serta sejumlah menteri dalam kabinet SBY.

Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon selulernya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.

Daftar target penyadapan juga mencakup Wakil Presiden Boediono, yang pekan lalu berada di Australia, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru Bicara Presiden untuk Urusan Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan pejabat lainnya.