Sopir Akil Dilindungi KPK

“Semacam whistle blower (penyingkap aib), KPK menganggap Daryono ini penting,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Menurut Johan, KPK memberikan perlindungan kepada Daryono sejak beberapa waktu lalu, atau setelah yang bersangkutan diperiksa di KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Akil.

Johan mengatakan, sesuai dengan Pasal 15 huruf a Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK berwenang untuk melindungi saksi ataupun pelapor yang menyampaikan laporan atau keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Perlindungan terhadap Daryono, katanya, merupakan inisiatif KPK. Johan mengaku belum tahu apakah sudah ada koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait hal ini.

“Namun kalau dia (Daryono) merasa ada ancaman dan minta perlindungan LPSK, silakan saja. Sekarang oleh KPK ini kan saksi yang dianggap bisa memberikan informasi,” ujarnya.

Mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada Daryono, Johan selaku jubir KPK mengaku belum tahu. ”Saya cek dulu, saya belum bisa jawab” ujarnya.

Dia juga mengaku tidak tahu keberadaan Daryono selama dalam perlindungan KPK. Kendati demikian, Johan memastikan kalau Daryono diperiksa Badan Narkotika Nasional (BNN) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis. Pemeriksaan Daryono oleh BNN sudah dikoordinasikan dengan KPK.

Sebelumnya KPK meminta Imigrasi untuk mencegah Daryono bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan agar Daryono tidak bepergian ke luar negeri jika sewaktu-waktu keterangannya diperlukan penyidik KPK.

Daryono diangggap tahu

Dalam kasus ini, Daryono diduga tahu seputar aliran dana yang diterima Akil. Menurut Pengamat hukum tata negara Refly Harun yang pernah menjadi tim investigasi MK, Daryono terlibat dalam serah terima uang untuk Akil terkait penanganan pilkada.

Daryono pernah diminta Akil untuk menagih uang kepada klien Refly, Jopinus Saragih, yang ketika itu bersengketa terkait pilkada Simalungun. Refly juga menuturkan, Jopinus pernah mengungkapkan kepadanya bahwa ada orang lain terkait sengketa pilkada di Kalimantan yang dimintai uang oleh Akil melalui sopirnya.

"Suapnya di sana mencapai Rp 4 miliar. Baru dibayar Rp 2 miliar. Yang disuruh menagih sisanya adalah sopirnya dan ternyata sopirnya yang dulu dan sekarang sama saja," ucap Refly beberapa waktu lalu.