Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Untuk Apa Jatuhkan Jokowi? Jadi Capres Juga Belum

Kompas.com - 07/11/2013, 15:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrat membantah kritik yang disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah upaya menjatuhkan elektabilitasnya sebagai salah satu nama yang dijagokan menjadi calon presiden. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli, mengatakan, tidak ada keuntungan bagi partainya menjatuhkan nama Jokowi.

"Sama sekali nggak, untuk apa menjatuhkan? Lagi pula, Jokowi kan belum jelas capres juga, pihak PDI-P belum pasti. Saya rasa kami tidak berusaha menjatuhkan Jokowi," ujar Melani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Menurut Melani, para elite Demokrat yang mengkritik Jokowi hanya menyampaikan pandangannya sebagai warga Jakarta. Dia mengatakan, Partai Demokrat selalu mendukung setiap pemerintahan yang terpilih secara sah dalam jalur demokrasi. Jokowi, kata Melani, tetap didukung Partai Demokrat.

Melani mengingatkan bahwa kritik kepada Jokowi bukan hal yang tabu. "Kalau ada yang bagus ya kita puji, tapi kalau ada yang tidak benar kan harus dikritik," ucap Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belakangan kerap dikritik oleh para elite Demokrat. Kritik antara lain dilontarkan oleh Ruhut Sitompul, Nurhayati Ali Assegaf, Ramadhan Pohan, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyno.

Ruhut mengkritik program Jokowi yang tak jauh berbeda dari Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo. Sementara Nurhayati mengkritik Jokowi dengan banyaknya kasus kebakaran di Ibu Kota.

Lain lagi dengan Ramadhan Pohan yang mengkritik Jokowi soal penyadapan Amerika Serikat di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menuding Jokowi turut andil memberikan peluang kepada Amerika untuk menyadap Indonesia karena memberikan izin renovasi Gedung Kedutaan Besar AS yang dicurigai sebagai tempat pengumpulan sinyal alat sadap.

Terakhir, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lepas tangan soal kemacetan di Jakarta. Presiden bercerita pernah ditanya oleh kepala negara sahabat di acara ASEAN Summit di Brunei terkait kemacetan di Jakarta.

Saat itu, Presiden mengaku tertusuk ditanya soal kemacetan Jakarta. Ia mengaku bingung harus menjelaskan apa karena persoalan kemacetan menurutnya adalah urusan Jokowi selaku gubernur. Atas berbagai serangan dari elite Demokrat ini, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto melihat para elite Demokrat tengah menjatuhkan elektabilitas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com