Merasa Dirugikan, PDI-P Minta Penetapan DPT Diundur

"Kami meminta KPU menunda lagi penetapan DPT yang sedianya akan dilaksanakan pada 4 November mendatang," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Arief Wibowo dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Dalam kesempatan tersebut, PDI-P menghadirkan perwakilannya dari 3 provinsi yang diklaim sebagai basis mereka, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka melaporkan berbagai permasalahan DPT di daerah masing-masing.

Laporan versi mereka, warga di Jawa Barat yangbelum terdaftar sebanyak 4,3 juta jiwa, di Jawa Tengah sebanyak 2,3 juta jiwa, dan di Jawa Timur 1,9 juta jiwa. Dengan banyaknya warga yang belum terdaftar di basis massa PDI-P ini, mereka merasa dirugikan.

Seperti diberitakan, mayoritas fraksi di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat meminta KPU kembali menunda penetapan daftar pemilih tetap nasional. Penundaan diperlukan agar DPT benar-benar valid dan akurat sehingga tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilih pada Pemilu 2014. Lima fraksi minta penetapan DPT kembali ditunda karena masih ada 13,9 juta data pemilih yang bermasalah.

Dari hasil penyandingan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang berjumlah 181 juta pemilih dengan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) berjumlah 190 juta, ditemukan 160 juta data yang sinkron. Sebanyak 20,2 juta data bermasalah. Data yang terakhir ini tak dilengkapi elemen kependudukan yang baik, seperti nama, alamat, dan tanggal lahir.

Pemerintah memperkirakan penyandingan data pemilih tak akan rampung sampai tenggat penetapan DPT secara nasional, 4 November. Pengecekan data memerlukan waktu dua pekan sampai satu bulan.