Menhan Minta Lemsaneg Selidiki Penyadapan AS

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro telah menginstruksikan kepada Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk meneliti informasi terkait penyadapan oleh Amerika Serikat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, nantinya pemerintah akan mengambil sikap.

"Kita minta sistem di Lemsaneg bekerja untuk memastikan. Mereka sudah bekerja, tentu dilakukan secara silent. Sebelum ada kepastian, saya belum bisa menyampaikan sesuatu walaupun di sana-sini sudah ada suara-suara 'eh kita termasuk yang disadap' dan lain sebagainya. Kita tunggu laporan dari Lemsaneg," kata Purnomo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Purnomo mengatakan, selama ini Lemsaneg melindungi komunikasi penting pemerintah. Contohnya, kata dia, staf Lemsaneg selalu ikut ketika Presiden melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Khusus di Kementerian Pertahanan, Purnomo yakin komunikasi di pihaknya tidak bisa disadap.

"Sistem kita pakai tradisional, buka tutup, buka tutup. Misalnya kalau kita komunikasi dengan Mabes TNI kita buka; kalau sudah, kita tutup. Jadi, mereka enggak bisa masuk," ucapnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Indonesia telah memprotes keberadaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta seperti yang diberitakan surat kabar terbitan Australia, Sydney Morning Herald. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah berbicara dengan perwakilan Kedubes AS di Jakarta untuk menuntut penjelasan resmi soal pemberitaan itu.

Informasi tentang dugaan bahwa Kedutaan Besar AS di Jakarta menjadi salah satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan intelijen AS didasari dari kesaksian Edward Snowden. Info itu lalu dikutip oleh Sydney Herald Tribune dan beberapa media lain.

Koran tersebut memberitakan peta rahasia yang berisi 90 daftar fasilitas pengintaian di seluruh dunia. Di wilayah Asia, fasilitas penyadapan itu antara lain terdapat di Kedubes AS di Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Yangon.