"Kenapa orang yang sakit di depan mata masih diganjal administrasi? Harusnya kedepankan pertolongan. Kita seperti keledai, akibat masalah prosedural yang tak substantif akhirnya mengorbankan nyawa orang," kata anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Indra saat dihubungi, Jumat (1/11/2013).
Indra berpendapat, ketegasan pemerintah, khususnya pemerintah daerah masih lemah dalam menjamin layanan kesehatan untuk masyarakat. Akibatnya, kematian warga akibat keterlambatan penanganan oleh petugas medis terus berulang.
Indra menilai adanya pergeseran mindset profesi dokter yang kini mengkomersilkan layanan kesehatan. Ketika mindset ini bergeser, kata Indra, maka semua diukur dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan. Akhirnya, penanganan kesehatan yang sifatnya darurat dikesampingkan.
"Makanya perlu aturan yang lebih tegas. Undang-Undangnya sudah ada, buat Peraturan Menteri lagi, biar lebih tegas. Kalau masih ada kasus kematian karena alasan biaya, tutup saja rumah sakitnya," pungkas politis Partai Keadilan Sejahtera itu.
Seperti diberitakan, seorang bayi bernama Naila yang berusia dua bulan meninggal di depan loket rumah sakit. Diduga, Naila terlambat mendapat pertolongan karena proses administrasi yang berbelit-belit. Padahal, ketika itu Naila sudah membutuhkan bantuan darurat karena napasnya yang tersengal-sengal.
Pihak rumah sakit menyebut tidak dilayaninya bayi Naila lantaran surat rujukan yang diberikan pihak Puskesmas Lampa ditujukan ke Poli Anak. Semestinya dirujuk ke UGD. Pihak RS merasa bekerja sesuai prosedur.