Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekelumit Cerita dari "Markas" KPU

Kompas.com - 29/10/2013, 09:31 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Enam bulan menjelang pemungutan suara, kesibukan bukan hanya menghampiri komisioner Komisi Pemiilihan Umum (KPU). Para pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU juga menjalani kesibukan yang luar biasa. Pergi pagi, pulang malam, tanpa tunjangan lembur. 

"Kok belum pulang sih?" ujar seorang pegawai negeri sipil (PNS) staf Biro Umum KPU, sambil menjulurkan kepalanya dari balik partisi ke dalam kubikel di ruangan bagian Tata Usaha (TU) KPU, Senin (28/10/2013) sore.

Yang ditanya pun menjawab singkat, "Ini, lihat saja sendiri."

Waktu menunjukkan pukul 18.10 WIB. Hujan deras mengguyur di luar Gedung KPU. Derasnya hujan tidak disadari, apalagi dikeluhkan pegawai-pegawai itu.

Sedikitnya lima orang staf TU KPU memang tampak sedang sibuk mengguntingi kertas bertuliskan alamat surat. Kepala Sub Bagian Arsip KPU Darmanto mengatakan, para pegawai tersebut tengah menggunting kertas-kertas bertuliskan alamat KPU kabupaten/kota dan provinsi. Menurutnya, kertas-kertas tersebut akan ditempeli di amplop berisikan surat edaran yang akan dikirim kepada 530 satuan kerja KPU di seluruh Indonesia.

"Itu fotokopinya baru sampai, jadi baru bisa diguntingi satu per satu," kata Darmanto.

Proses pemotongan memang harus dikerjakan secara konvensional dengan mengguntingnya satu per satu. Pasalnya, KPU tak memiliki mesin potong yang seharusnya dapat membantu pekerjaan gunting-menggunting itu. Darmanto mengatakan, pengepakan surat-surat itu harus diselesaikan malam itu juga. Sebabnya, kata dia, sudah harus dikirimkan pada Selasa (29/10/2013) pagi.

Biasanya, para PNS golongan III C itu sudah ada di kantornya sejak pukul 08.00 WIB, dan terkadang meninggalkan kantor lebih dari pukul 21.00 WIB. Meski harus bekerja ekstra melebihi jam kerjanya, Darmanto tak mengeluhkannya. Meski tak ada uang lembur sebagai kompensasinya.

Satu-satunya hal yang membuatnya tak tenang dalam menjalankan tugasnya adalah tenggat waktu pengiriman surat yang sangat mepet.

"Misalnya surat harus sampai di daerah dua hari lagi, tapi surat baru disampaikan ke kami hari ini," kisahnya.

Ia mengatakan, jika sudah demikian, pihaknya akan mengakali dengan lebih dulu menghubungi pihak KPU daerah lewat sambungan telepon dan menyampaikan isi surat lewat jalur komunikasi itu.

"Nanti suratnya menyusul," kata Darmanto.

Darmanto mengatakan, meski hanya menjalankan tugas kearsipan dan surat-menyurat, ia berharap apa yang dilakukannya membantu mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

PNS lain yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, beruntung Biro Umum KPU menyediakan mobil dan sopir yang siap mengantar pegawai KPU yang terpaksa kerja hingga larut malam di KPU. Mobil itu melayani pengantaran ke tiga wilayah, yaitu Tangerang, Bekasi, dan Depok.

"Sayang cuma sampai jam 9 malam. Padahal, sering juga kami sampai di atas jam 9," katanya.

Hal serupa juga dialami Sekretaris Ketua KPU Husni Kamil Manik, Eri Nofianto. Sebagai pihak yang paling dekat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan komisioner KPU, Eri harus siaga setiap saat dibutuhkan.

Pernah, kata dia, baru saja akan bergerak meninggalkan kantor, tiba-tiba teleponnya berdering. Eri pun terpaksa kembali masuk ke ruang kerjanya, menyiapkan dokumen yang harus disiapkan. Lelah, itu wajar saja. Namun, ia mengaku menikmati apa yang dijalaninya.

"Ya capek dibawa senang. Jadinya menikmati pekerjaan. So, mengalir saja, karena amanah sebagai pegawai," kata peraih beasiswa Kementerian Pendidikan Nasional saat masih duduk di bangku kuliah itu.

Dari apa yang dilakoninya, Eri mengaku mendapatkan banyak hal positif. "Ya, harus bisa dapat ilmulah," kata Eri.

Semoga keringat dan kerja keras para "penggawa" KPU ini membuahkan hasil: pemilu yang lebih berkualitas! Semoga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com