Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Dukung Penundaan Penetapan DPT

Kompas.com - 23/10/2013, 20:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik (parpol) mengklaim daftar pemilih tetap (DPT) masih bermasalah. Oleh karena itu, penundaan penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tepat.

"DPT harus clean and clear. Jadi memang harus ada perbaikan lagi," kata Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo usai Rapat Pleno Penetapan DPT di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Menurut Tjahjo, berdasarkan temuannya, DPT masih memiliki permasalahan. Salah satunya kata Tjahjo, masih banyak data yang hilang di tingkat kecamatan. Tjahjo menilai, permasalahan-permasalahan tersebut bukanlah hal yang besar. Namun, sedikit saja terjadi kesalahan, maka dampaknya akan sangat besar terhadap hasil Pemilu.

Wakil Sekjen Partai Hanura Didi Apriadi mengungkapkan hal serupa. Dia mengaku partainya telah melakukan pengecekan di tujuh provinsi. Hasilnya, masih ditemukan beberapa masalah, seperti adanya orang yang sudah meninggal namun tetap terdaftar di DPT. Namun, masalah-masalah tersebut menurutnya masih bisa diperbaiki.

"Memang ada baiknya penetapan ini ditunda. Dua minggu saja saya rasa cukup," kata Didi.

Sementara itu, Ketua Pemenangan Pemilu PPP Fernita Darwis mengapresiasi KPU yang mau mengulur waktu dan memperbaiki lagi DPT. Menurutnya, hal tersebut dapat memperbaiki masalah-masalah yang ada dalam DPT. "Semangatnya sudah sama kita mau ada perbaikan," kata Fernita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com