Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Penetapan DPT Nasional, 461 Ribu Data Pemilih Tak Lengkap

Kompas.com - 23/10/2013, 17:37 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) melansir masih 461.814 data pemilih Pemilu 2014 tidak disertai elemen identitas yang lengkap sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Padahal data itu akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

"Dari 20,3 juta data pemilih yang terdeteksi punya kekurangan di variabel tertentu. Sampai hari ini, yang telah terolah dalam Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih), beberapa data masih dinyatakan nihil dalam variabel datanya," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutannya pada pembukaan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT secara nasional di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Dia menjabarkan, variabel pertama data yang masih dinyatakan nihil adalah keterangan tanggal lahir. Padahal, elemen tersebut dinyatakan yang paling penting karena merupakan variabel yang menentukan apakah seseorang sudah memiliki hak pilih atau belum.

"Terdeteksi tanggal lahir kosong sebanyak 363.399 orang atau 0,2 persen dari seluruh data pemilih (186 juta orang)," ujar Husni.

Ia mengatakan, variabel lainnya adalah variabel jenis kelamin. Sebanyak 8.481 orang yang tercatat di DPT, tidak disertai variabel jenis kelamin. "Paling banyak di Sumatera Utara 7.860 orang," tambahnya.

Disampaikannya, data dengan status kawin yang masih kosong masih sebanyak 89.934 orang pemilih. "Dengan status perkawinan nihil yang berumur di bawah 17 tahun sebanyak 3.724 orang pemilih," ujar mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional, Rabu di Gedung KPU. "Hari ini direncanakan dilakukan proses penetapan DPT secara nasional yang akan kita lakukan dalam rapat pleno terbuka ini. Rapat ini untuk bisa sama-sama mencermati apakah pencapaian ini telah memenuhi keinginan kita bersama," ucap Husni.

Rapat digelar secara terbuka dengan dihadiri para pemangku kepentingan pemilu. Hadir dalam rapat tersebut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad dan anggotanya Nelson Simanjuntak dan Daniel Zuchron. Hadir pula ketua dan anggota KPU tingkat provinsi dari 33 provinsi di seluruh Indonesia.

Kehadiran komisioner KPU provinsi tersebut, selain untuk kepentingan pelaksanaan rapat pleno, juga untuk rekapitulasi data pemilih di seluruh provinsi sebelum ditetapkan. KPU juga mengundang pengurus partai politik peserta Pemilu 2014. Beberapa anggota Komisi II DPR juga ikut hadir dalam rapat tersebut di antaranya Agun Gunanjar, Arif Wibowo dan Abdul Hakam Naja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com