Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPI Klaim Didukung Loyalis Anas di Demokrat

Kompas.com - 23/10/2013, 18:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) membantah sengaja melakukan manuver politik untuk menjatuhkan Partai Demokrat. Menurut Juru Bicara PPI Ma’mun Murod, tuduhan itu sangat merendahkan tujuan pembentukan PPI oleh para tokoh lintas partai. Ia bahkan menyebutkan PPI didukung oleh banyak kader Partai Demokrat.

“Tidak benar juga bahwa kehadiran PPI untuk mendiskreditkan dan menyerang Partai Demokrat. Itu sangat merendahkan spirit, khittah, dan tujuan kehadiran PPI,” ujar Ma’mun dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Menurut Ma’mun, pihak yang menghembuskan isu adanya manuver yang dilakukan PPI kepada Demokrat hanya berusaha mengadu domba. Ia mengklaim keberadaan PPI sebenarnya didukung oleh para elit Demokrat. Hingga kini, kata Ma’mun, kader-kader Demokrat masih mendukung PPI.

“Perlu kami tegaskan bahwa sahabat-sahabat PPI, sahabat-sahabat Anas Urbaningrum justru terbanyak berada di Partai Demokrat, yang tersebar di level DPP sampai ranting dan hingga saat ini persahabatan tersebut masih terjaga dengan baik,” ucap Ma’mun.

Pengurus Pusat PPI, Carrel Ticualu menuturkan selama ini PPI bukannya mengkritik SBY atau pun Demokrat. Ia berkilah bahwa PPI hanya melakukan kajian. Hasil kajian terhadap aspek sosial, budaya, hingga politik disampaikan dalam bentuk saran kepada pihak-pihak tertentu, termasuk ke Partai Demokrat.

“Kami bukan dalam rangka menyerang siapa pun. Jangan dianggap PPI menyerang, kami sama sekali tidak ada niatan,” ucap Carrel.

PPI versus Demokrat Perseteruan Partai Demokrat dengan PPI kian meruncing setelah ada kabar tentang penangkapan pendiri Demokrat, Subur Budhisantoso oleh Badan Intelijen Negara. Kabar ini langsung membuat SBY menginstruksikan BIN untuk klarifikasi.

BIN lalu membantah telah menangkap Subur. Subur pun mengklarifikasi bahwa dirinya tak pernah ditangkap BIN. Dia menjelaskan bahwa rencananya, dia dan BIN memang dijadwalkan untuk melakukan pertemuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com