Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bumerang, Serangan Nurhayati terhadap Jokowi

Kompas.com - 22/10/2013, 18:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai bahwa serangan yang dilayangkan Partai Demokrat melalui ketua fraksinya, Nurhayati Ali Assegaf, kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dapat menjadi bumerang. Serangan tersebut justru bisa berbalik kepada Nurhayati dan Partai Demokrat.

"Hati-hati, nanti justru masyarakat sendiri yang akan balik menyerang," kata Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2013).

Hal tersebut, menurut Hamdi, bisa terjadi karena Jokowi dicintai dan didukung oleh rakyat. Oleh karenanya, jika ia diserang oleh pihak lain, maka masyarakat akan ikut bersuara, apalagi jika serangan tersebut dilayangkan terkait kepentingan politik tertentu.

"Serangan Nurhayati ini juga saya rasa tidak beralasan dan penuh kepentingan," lanjut Hamdi.

Hamdi menambahkan, masyarakat saat ini juga tidak bodoh. Masyarakat tidak akan memercayai begitu saja suatu kritik yang dilemparkan. Menurut Hamdi, masyarakat dapat mengetahui jika terdapat sesuatu yang ganjil.

Hamdi mencontohkan serangan yang dilakukan oleh Amien Rais beberapa waktu lalu. Menurutnya, serangan tersebut sarat kepentingan politik dan tidak dilengkapi dengan data yang nyata.

"Akibatnya, Amien Rais yang diserang oleh publik," ujar Hamdi.

Hal serupa disampaikan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego. Dia menilai, serangan yang diarahkan Nurhayati kepada Jokowi tidak terukur dan hanya sekadar emosi. Kritik seperti itu, menurut Indria, akan membuat rakyat bertanya-tanya dan bisa balik menyerang.

"Jadi sebenarnya di zaman terbuka seperti ini, siapa pun bisa melontarkan kritiknya. Tapi pertanyaannya, apakah itu terukur atau tidak?" kata Indria.

Seperti diberitakan, awalnya, Nurhayati menilai bahwa mantan Gubernur DKI, Fauzi Bowo (Foke), turut berjasa dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama.

Keesokan harinya, Nurhayati menyatakan ada 1.000 rumah yang terbakar dalam satu tahun pemerintahan Jokowi. Terakhir, Nurhayati tak lagi hanya mengkritik berkaitan satu tahun kinerja Jokowi, tetapi melebar pada kebijakan mobil murah dan Esemka.

Jokowi digadang-gadang menjadi calon presiden

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan Jokowi. PDI-P memikirkan masak-masak tokoh yang dianggap mampu memimpin Indonesia.

"Saya kira partai yang cerdas tidak akan meninggalkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Partai juga memiliki komitmen, jadi memimpin Indonesia loh, bukan memimpin negara yang kecil," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com