Beli Mobil atas Nama Sopir, Akil Ingin Hindari Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Akil Mochtar, melalui pengacaranya, Otto Hasibuan, mengaku sengaja mengatasnamakan mobilnya dengan nama Daryono, sopirnya, untuk menghindari pajak progresif. Mobil itu adalah Mercedes Benz S 350 bernomor polisi B 1176 SAI yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari kediaman Akil beberapa waktu lalu.

“Dia (Akil) mengatakan, itu biasa, dalam satu orang namanya ada pajak progresif, dia coba untuk pakai nama orang lain. Ya itu kan biasa, Indonesia itu kan semua ini begitu kan,” kata Otto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Untuk diketahui, sistem pajak progresif dikenakan bagi warga yang memiliki kendaraan lebih dari satu. Pajak progresif ini diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif.

Otto juga mengatakan perbuatan kliennya itu tak terkait upaya pencucian uang. Menurutnya, Akil baru dapat dikatakan melakukan pencucian uang ketika menyembunyikan asetnya yang dibeli dari hasil tindak pidana korupsi. Namun, menurut Otto, mobil ini dibeli Akil dengan uang halal.

“Dia bilang itu hasil dia sendiri selama puluhan tahun berkarya,” ujarnya.

KPK menyita tiga mobil mewah Akil dalam penggeledahan di kediamannya di kawasan Liga Mas, Pancoran, Jakarta Selatan, yang berlangsung sejak Selasa (8/10/2013) siang hingga pukul 20.00 WIB. Selain Mercedes, dua mobil lain yang disita KPK adalah Toyota Crown Athlete bernopol B 1614 SCZ dan Audi Q5 bernopol B 234 KIL. Tim penyidik KPK juga mengamankan surat berharga senilai lebih dari Rp 2 miliar dalam penggeledahan tersebut.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, penyitaan itu dilakukan karena penyidik menduga mobil dan surat-surat berharga tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidik. KPK menetapkan Akil sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait sengketa pemilu kepala daerah.

Ada indikasi bahwa Akil juga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perusahaan yang dikendalikan kerabat dekatnya di Pontianak, Kalimantan Barat. KPK menemukan rekening perusahaan, yang diduga menjadi tempat Akil menyamarkan asal-usul perolehan dana tersebut, yang besarnya mencapai Rp 100 miliar.