Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amir: Tak Ada Tangkap Tangan oleh Denny Indrayana

Kompas.com - 09/10/2013, 19:39 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhuk dan HAM) Amir Syamsuddin mengatakan bahwa tidak ada tangkap tangan yang dilakukan Wamenhuk dan HAM Denny Indrayana terhadap Direktur Perdata Lilik Sri Haryanto ketika diduga menerima uang suap.

Dugaan penyimpangan yang dilakukan Lilik diketahui setelah adanya laporan masyarakat dan pemeriksaan tim Inspektorat Jenderal Kemenhuk dan HAM.

"Tidak benar berita yang menyatakan Direktur Perdata Lilik Sri Haryanto tertangkap tangan oleh Wamenhuk dan HAM Denny Indrayana karena sedang menerima suap pada hari Jumat (4/10/2013) berkenaan dengan proses pengangkatan notaris di Jakarta," tulis Amir melalui siaran pers yang diterima wartawan, Rabu (9/10/2013).

Amir menjelaskan, pada Jumat (4/10/2013) dilakukan pemeriksaan yang dipimpin oleh inspektur wilayah dan beberapa auditor. Hasil pemeriksaan kemudian menunjukkan bahwa terdapat indikasi adanya keadaan di luar prosedur dalam proses penerbitan SK pengangkatan notaris di beberapa wilayah.

Tim Inspektorat Jenderal Kemenhuk dan HAM juga menerima laporan adanya penyerahan uang kepada Lilik. Setelah dilakukan pemeriksaan, uang senilai Rp 95 juta berada dalam amplop coklat. Tim Inspektorat Jenderal kemudian menyita uang di apartemen Lilik, Sabtu (5/10/2013) dini hari. Kasus tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Amir memastikan pelayanan publik di Direktorat Perdata tidak akan terganggu dengan adanya kasus ini. "Kemenhuk dan HAM memastikan, langkah-langkah penertiban di semua lingkungan kerja akan, telah, dan terus dilakukan, sambil tetap memastikan pelayanan publik di Direktorat Perdata, Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum) tidak terganggu dan bisa berjalan dengan lebih profesional serta lebih bersih," ujar Amir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com