Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Susi (Tur Andayani) Caleg Kota Lampung "Nyelonong"

Kompas.com - 08/10/2013, 22:30 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo mengatakan, Susi Tur Andayani bukan calon anggota legislatif DPRD Kota Bandar Lampung yang ditetapkan DPP PDI-P.

Menurut Tjahjo, ada penyimpangan terkait masuknya nama Susi dalam daftar caleg tetap (DCT) di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

"Susi Caleg Kota Lampung nyelonong. Kita buka SK (surat keputusan) DPP, enggak ada nama dia," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa ( 8/10/2013 ) malam.

Seperti diketahui, Susi adalah salah satu tersangka kasus dugaan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (nonaktif) Akil Mochtar. Susi terdaftar dalam daftar caleg PDI-P untuk DPRD dapil Bandar Lampung III.

Tjahjo mengatakan, awalnya Susi diusulkan oleh pengurus cabang di Bandar Lampung. Namun, kata dia, DPP memutuskan orang lain untuk diusung sebagai caleg. Ia mengaku baru tahu soal masuknya Susi dalam DCT pascapenangkapan oleh KPK.

Langkah PDI-P

Lalu, bagaimana langkah DPP PDI-P selanjutnya? Menurut Tjahjo, DPP akan memanggil pengurus DPD Lampung untuk dimintai keterangan. Ia menduga ada penyimpangan yang dilakukan pengurus PDIP di daerah dengan mengganti caleg yang ditetapkan DPP ketika didaftarkan ke KPU.

Tjahjo menambahkan, dengan adanya temuan tersebut, pihaknya akan kembali mengecek ulang daftar caleg PDI-P yang terdaftar di KPU, apakah DCT PDI-P sesuai dengan keputusan DPP. Jadi ada hikmahnya (kasus Susi), pungkas anggota Komisi I DPR itu.

Seperti diberitakan, Susi terjerat kasus dugaan suap terkait penanganan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Lebak, Banten di MK. Tersangka lain dalam kasus itu, yakni pengusaha Tubagus Chaery Wardana, adik Gubernur Banten Ratu Atut.

Susi dikenal sebagai pengacara kondang di Lampung. Ia pernah memenangi sengketa pilkada tahun 2009 di Lampung yang memenangkan Sjachroedin ZP sebagai gubernur terpilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com