Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengunggahan DPT Secara "Online" Mungkin Terlambat

Kompas.com - 08/10/2013, 15:23 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) manual oleh KPU kabupaten/kota tetap dilaksanakan pada Minggu (13/10/2013). Hanya, KPU mengakui, penetapan secara manual belum tentu langsung diikuti pengunggahan data secara online di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Pengunggahan secara online bisa jadi terlambat.

"Penetapan DPT tetap pada 13 Oktober, dan penetapan di tingkat nasional pada 23 Oktober bisa saja data (pemilih) yang sudah ditetapkan tapi belum seluruhnya data masuk dalam Sidalih. Itu bukan berarti orangnya tidak ada atau pemilih tidak terdaftar. Hanya proses masuk ke sistemnya terlambat," ujar Komisioner KPU Arif Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Arif menyatakan, tidak ada hal yang istimewa dalam keterlambatan tersebut. Ia menyatakan, persoalan keterlambatan itu hanya masalah teknis yang tidak mengganggu proses tahapan Pemilu 2014. "Hanya proses upload (pengunggahan) saja, soal teknis bagaimana kami memasukkan data ke Sidalih. Tidak ada hal-hal yang luar biasa sebenarnya," tutur Arif.

Dia mengatakan, data dalam Sidalih bukanlah data utama yang dijadikan dasar bagi KPU untuk melakukan penetapan. "Yang penting, secara manual sudah ditetapkan semua," kata Arif.

Ia mengutarakan, memang keterlambatan pengunggahan data pada sistem informasi mengakibatkan pengecekan pemilih yang tercatat hingga dua kali atau data ganda lebih sulit. Pasalnya, kata dia, pengecekan data ganda tidak dapat dilakukan dengan sistem informasi.

"Cuma memang kalau tidak dikerjakan oleh sistem agak sulit kami mengecek data ganda. Ini karena pengecekannya tidak dilakukan dengan sistem," terangnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dari Papua Barat belum diunggah ke Sidalih. "Papua Barat sama sekali belum. Provinsi itu memang agak sulit. Problemnya, data masih ditulis tangan dan petugas harus mengetik ulang. Yang kedua soal jaringan internet," terang Ferry, Senin (7/10/2013).

Persoalan pengunggahan data DPSHP ke Sidalih sudah diantisipasi KPU. Oleh karena itu, pihaknya mengirimkan tim supervisi yang membantu mempercepat pengunggahan data di sana. Tim inilah yang bertugas membantu kerja PPS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com