Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasek: Jangan Sampai Laci-laci Pejabat Juga Disusupi Narkoba

Kompas.com - 08/10/2013, 14:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Gede Pasek Suardika, meminta pihak berwenang menelusuri keberadaan ganja dan sabu yang terdapat di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar. Hal ini dilontarkan Pasek setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan Akil negatif menggunakan narkoba.

Pasek menjelaskan, perlu dicari tahu mengenai latar belakang adanya ganja dan sabu di ruang kerja Akil. Mantan Ketua Komisi III itu yakin, benda-benda tersebut ada di tempat ditemukan bukan tiba-tiba, melainkan ada pihak yang menyusupkannya.

"Yang perlu dikejar, ada apa di dalam itu? Kenapa barang itu bisa di dalam? Jangan-jangan itu bagian dari upaya menjatuhkan Akil ke titik terendah," kata Pasek, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/10). Akil tertangkap tangan menerima suap dan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lebak, Banten dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Bagi Pasek, BNN dan kepolisian merupakan pihak yang harus bertanggung jawab menguak misteri narkoba yang disita dari ruang kerja Akil. Politisi Partai Demokrat ini tak ingin bila Akil dihakimi secara berlebihan atas kesalahan yang tak diperbuatnya.

"Benda itu kan tidak berupa santet, bisa terbang dan tiba-tiba ada, pasti ada yang naruh. Tugas negara untuk memastikan itu. Ini bisa membunuh orang, semua laci pejabat bisa-bisa akan diisi macem-macem kan," tandasnya.

Sebelumnya, BNN menyatakan, hasil tes terhadap urine dan rambut Ketua MK nonaktif Akil Mochtar negatif mengandung narkoba. Tes ini dilakukan menyusul temuan narkoba di ruang kerja Akil, di Gedung MK, Jakarta Pusat, saat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (3/10/2013) lalu.

BNN tetap akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari tahu siapa pemilik barang tersebut. Selain itu, BNN juga akan menyelidiki bagaimana barang tersebut ada di ruang kerja Akil. Untuk melakukan penyelidikan lanjutan, BNN akan berkoordinasi dengan Mabes Polri dan KPK. BNN juga berencana untuk memeriksa semua hakim konstitusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com