KPU Tegaskan Tak Akan Batalkan Kerja Sama dengan Lemsaneg

"Lebih baik mereka tulis surat resmi saja ke KPU. Jangan hanya berwacana di media," ujar Hadar, saat ditemui di kantornya di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2013).

Hadar mengungkapkan, pihaknya akan menghormati setiap masukan dan kritik yang disampaikan berbagai pihak terkait rencana pengamanan data Pemilu 2014 oleh Lemsaneg. Meski demikian, tegas Hadar, KPU tidak akan serta merta mengevaluasi nota kesepahaman dengan Lemsaneg.

Ia menekankan, dalam bekerja, KPU bersifat mandiri. Oleh karena itu, KPU tidak akan membatalkan kerja sama itu hanya karena tekanan publik yang dinilai tidak beralasan.

"Kerja sama sejauh ini masih jalan. Kami kan lembaga yang mandiri. Kalau masukan, ya kami hormati," ujarnya.

Penolakan

Seperti diberitakan, berbagai penolakan mengemuka pascapenadatanganan MoU KPU dengan Lemsaneg, Selasa (24/9/2013) lalu.

Salah satu yang menolak adalah Wakil Ketua Komisi I TB Hasanudin. Dia mengatakan, DPR akan meminta penjelasan terkait rincian nota kesepahaman yang dilakukan kedua lembaga tersebut. Dia mengatakan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR dengan KPU dan Lemsaneg, tidak disebut rincian alat dan sistem pengamanan seperti apa yang akan dilakukan nanti dalam pengamanan data pemilu.

“Di luar negeri tidak ada sebuah lembaga pengamanan negara seperti Lemsaneg dilibatkan dalam pengamanan data pemilu,” ujar TB Hasanudin, Minggu (6/10/2013).

Keberatan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo. Menurutnya, DPR tidak pernah dikonsultasikan terkait kerja sama itu.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, kerja sama penyelenggara pemilu dengan lembaga militer sangan mengkhawatirkan. Dia mengatakan, pelibatan militer dalam proses pemilu membuat data sulit di akses secara luas.

"Masalahnya bukan pada programnya. Tapi pada lembaga mana KPU bekerja sama. Saya sendiri berpendapat sebaiknya KPU menghindari kerja sama dengan lembaga mana pun yang mendatangkan rasa tak nyaman yang luas bagi para peserta pemilu," kata dia.