Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutarman Ditunjuk SBY Jadi Kapolri?

Kompas.com - 27/09/2013, 13:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman dikabarkan menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian RI yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Dewan Perwakilan Rakyat. Saat ini, surat penunjukan Sutarman ada di Pimpinan DPR. Informasi ini dibenarkan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, Jumat (27/9/2013), di Gedung DPR, Jakarta.

"Ya, benar. Informasi yang saya terima begitu," ujar Bambang, melalui pesan singkat.

Bambang mengatakan, saat ini Komisi III DPR belum mendapatkan informasi resmi karena surat dari Istana masih berada di Pimpinan DPR. 

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengaku belun mendengar informasi apa pun. "Mungkin karena masih di Pimpinan DPR," ucap Pasek.

Sudah ada nama

Dari Istana, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menetapkan calon Kepala Polri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Sekretariat Negara akan menyampaikan nama calon Kapolri kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (27/9/2013).

"Nanti Pak Menteri Sekretaris Negara (Sudi Silalahi) akan menyampaikan ke DPR pengganti Timur," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Julian enggan menyebut berapa nama yang diajukan ke DPR. Julian juga tak mau menyebut identitas. Hanya, ia memastikan nama yang diajukan sudah sesuai aturan dalam Undang-Undang Kepolisian.

Julian menambahkan, penetapan calon yang diajukan sudah mempertimbangkan usulan dari Komisi Kepolisian Nasional dan Timur.

"Nanti calon Kapolri yang baru masih memiliki masa pensiun di usia 58 tahun ke depan," kata dia.

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo akan diganti sebelum memasuki pensiun pada Januari 2014. Presiden pernah menyatakan pergantian Kapolri perlu dipercepat agar pejabat baru bisa persiapkan pengamanan Pemilu 2014. Setelah diserahkan ke DPR, nama usulan Kapolri dari Presiden akan diteruskan ke Komisi III. Nantinya, Komisi III akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com