Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa untuk Anas, Nazaruddin "Berkicau" soal e-KTP

Kompas.com - 23/09/2013, 10:24 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang, Senin (23/9/2013). Nazaruddin akan diperiksa sebagai saksi bagi mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

"Diperiksa sebagai saksi untuk AU (Anas Urbaningrum)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.

Ketika memasuki Gedung KPK, Nazaruddin yang berstatus tahanan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin itu tidak bicara soal kasus Anas, tetapi berkomentar seputar proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Jadi gini, ini proyek nilainya Rp 5,9 triliun. Saya, Novanto, semua merekayasa proyek ini bahwa mark-up Rp 2,5 triliun," kata Nazaruddin.

Pemeriksaan Nazaruddin ini bukan yang pertama kalinya. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini pernah diperiksa KPK sebagai saksi Anas sekitar Agustus 2013. Nazaruddin tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 09.20 WIB dengan diantar mobil tahanan.

KPK memeriksa Nazaruddin karena dianggap tahu seputar kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Anas. Nazaruddin beberapa kali menyebut Anas menerima hadiah terkait proyek Hambalang.

Mantan anggota DPR itu menyebut Anas menerima Alphard dari korupsi proyek PLTS. Selain itu, Nazaruddin menyebut Anas mendapat Harrier dari PT Adhi Karya, BUMN pemenang tender proyek Hambalang.

PT Adhi Karya, menurut Nazaruddin, membayarkan mobil itu dalam dua kali pembayaran. Bukan hanya itu, Nazaruddin menyebut bahwa dana yang digunakan untuk pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat 2010 berasal dari uang korupsi Hambalang dan korupsi lainnya, di antaranya proyek pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional. Kini, KPK menelusuri aliran dana ke Kongres Partai Demokrat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com