Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Klaim 139 Juta Pemilih Sudah Masuk Sistem Informasi Data Pemilih

Kompas.com - 20/09/2013, 18:21 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA,KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan pembenahan terhadap daftar pemilih tetap (DPT). KPU mengklaim, hinggu saat ini sudah 139 juta jiwa pemilih yang namanya tercatat dalam DPT dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU.

“139 juta pemilih sudah masuk Sidalih. Mudah-mudahan itu sudah bersih (tunggal),” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyagh saat ditemui di kantornya, Jumat (20/9/2013).

Meski demikian, Ferry mengungkapkan masih ada sekitar 18.000 data pemilih yang beberapa datanya belum teridentifikasi, misalnya soal jenis kelaminnya. Sedangkan, jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang telah masuk Sidalih telah mencapai 181.140.282 jiwa.

Jumlah itu, menurutnya, merupakan 99 persen dari total pemilih yang tercatat dalam DPS. Ferry menyatakan, daerah yang jumlah pemilihnya paling banyak belum tercatat di Sidalih adalah Sumatera Selatan.

“Di Sumsel baru 81 persen. Daerah lain sudah banyak yang mencapai 100 persen,” katanya.

KPU telah melakukan penyandingan data versi KPU dengan versi Kemendagri. Dia menuturkan, dari hasil penyandingan tersebut, 115 juta data pemilih versi KPU cocok dengan data Kemendagri yang berasal dari 136 juta data penduduk yang yang mereka kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

“Sisanya yang sekitar 21 juta penduduk itu belum cocok saja secara teknis,” katanya.

Ferry menyatakan, tidak benar jika KPU mendata pemilih tidak berdasarkan data DP4.

“Dari DP4 kami menyusun DPS melalui pencocokan dan penelitian (coklit) ke lapangan, sehingga ditemukan sebanyak 187 juta pemiih sementara. Dengan data DP4 itu kami melakukan pemutakhiran dengan memperhatikan data pemilu dan pilkada terakhir," jelas Ferry.

Sebelumnya, Ferry menyampaikan, sudah 401 KPU kabupaten/kota menetapkan DPT. Hanya tinggal 96 KPU kabupaten/kota lagi yang belum melakukan penetapan.

“Sebanyak 401 dari 497 kabupaten/kota sudah penetapan DPT. Ada 96 kabupaten/kota yang belum penetapan,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Rabu (18/9/2013) di Jakarta.

Diungkapkannya, 401 kabupaten/kota itu tersebar di 32 provinsi. Satu-satunya provinsi yang belum menetapkan DPT adalah Papua. Seluruh kabupaten/kota di Papua yang berjumlah 29 masih berupaya melengkapi DPT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com