Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik, Menperin Bakal Minta Mobil Murah Dijatah Per Wilayah

Kompas.com - 18/09/2013, 16:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Setelah dikritik berbagai pihak, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku bakal lebih hati-hati dalam mengimplementasikan program produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan.

"Dengan menyimak kritik-kritik, kita akan mengimplementasikannya lebih berhati-hati," kata Hidayat di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Sebelumnya, Hidayat cenderung mengkritik mereka yang keberatan dengan LGCC, salah satunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. LCGC dikritik lantaran bakal memperparah kemacetan di Jakarta. Hidayat mengingatkan Jokowi bahwa LCGC untuk rakyat kecil.

Lalu, bagaimana langkah yang akan diambil? Hidayat mengatakan, pihaknya akan mengajak bicara para produsen LCGC untuk mengatur distribusi mobil. Nantinya, kata dia, penjualan LCGC jangan terkonsentrasi di provinsi tertentu saja.

"Saya mau bicara dengan mereka (produsen) soal penjatahan tiap wilayah. Saya mau ngomong sebagai teman saja. Itu kan (distribusi) bebas sebenarnya. Kalau dari 33 provinsi, katakanlah 10 kota ada traffic jam, yang lain kan tidak (macet)," ucap Hidayat.

Hidayat menambahkan, pihaknya tidak bermaksud untuk menyusahkan Pemprov Jakarta dengan program LCGC. Masalah kemacetan di Ibu Kota, kata dia, memang harus diselesaikan bersama-sama.

Seperti diberitakan, di kalangan pemerintah pusat juga keberatan dengan LCGC seperti Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Tanpa ada LCGC, Mangindaan mengaku selalu ditanya soal kemacetan di Jakarta.

Jokowi mengaku sudah menyurati Wakil Presiden Boediono menyikapi LCGC. Jokowi menyinggung 17 langkah penanganan kemacetan lalu lintas di Jakarta. LCGC bertentangan dengan langkah Pemprov Jakara yang berusaha membatasi kendaraan pribadi dan memperbanyak angkutan umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com