Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gita Wirjawan Akan Pensiun Jadi Menteri, jika ...

Kompas.com - 11/09/2013, 22:58 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Gita Wirjawan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan selama mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Gita hanya akan mundur jika atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya serahkan kepada Bapak Presiden. Tapi untuk sementara saya akan tetap melaksanakan amanat sebagai Menteri. Itu saya serahkan kepada Bapak Presiden," kata Gita seusai mengikuti pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Pertemuan tersebut adalah pertemuan antara jajaran Demokrat, jajaran Komite Konvensi, dan 11 orang peserta Konvensi. Pertemuan sekitar dua jam itu berlangsung tertutup dengan agenda mendengarkan arahan SBY.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan berpendapat, sebaiknya dua menteri yang ikut konvensi fokus dalam pencapresan. Pasalnya, menurut dia, tidak mungkin membagi waktu antara tugas di kementerian dengan kegiatan lain.

Ketika dimintai tanggapan sikap Syarief itu, Gita kembali menyerahkan kepada Presiden. "Itu saya rasa hak prerogratif Bapak Presiden yang sudah memberikan amanat ke saya sebagai Menteri. Apa pun yang beliau pikirkan akan sangat dihormati," ucapnya.

Menurut Gita, dalam pertemuan tadi, SBY tidak menyinggung masalah jabatan di kabinet. SBY lebih banyak memberikan nasihat untuk 11 peserta Konvensi bagaimana ketika menjalani kampanye.

"Yang harus dipertimbangkan dan tentunya yang sangat digarisbawahi beberapa kali adalah rakyat, rakyat, rakyat. Apa pun yang kita lakukan harus untuk rakyat," pungkas Gita.

Seperti diberitakan, Gita harus bertarung dengan 10 kandidat lain yakni Ali Masykur Musa, Anies Rasyid Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutanto, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, dan Sinyo Harry Sarundajang.

Penetapan capres oleh Majelis Tinggi Demokrat dilakukan atas dasar hasil survei. Meski demikian, pengusungan nantinya tergantung dari perolehan pemilu legislatif 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com