Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penolakan Jokowi Capres Muncul dari Internal PDI-P

Kompas.com - 06/09/2013, 22:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Melesatnya elektabilitas Joko Widodo di berbagai hasil survei pencalonan presiden ternyata tak membuat PDI Perjuangan tergesa-gesa mengusungnya menjadi capres 2014. Dorongan untuk Jokowi maju memang kuat, tetapi ada juga yang memiliki pandangan berseberangan.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi merupakan salah satu kader yang kurang setuju bila Jokowi maju di pemilihan umum presiden (pilpres) tahun depan. Alasannya, Jokowi diminta fokus membenahi Jakarta sampai masa jabatannya selesai.

"Secara pribadi, selesaikan dulu masalah Jakarta. Kalau Jakarta selesai, ya baru boleh. Pembenahan Jakarta harus ditanggulangi dengan baik, belum semua selesai," kata Edi di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Meski demikian, Edi akan mendukung keputusan yang diambil oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sesuai hasil kongres, penentuan capres PDI Perjuangan merupakan hak prerogatif ketua umum partai. "Kami sebagai anak buah mengembalikan ke Ketum. Kalau Ketum bilang si A atau B atau C, kita siap dukung," ujarnya.

Hingga kini, Megawati memang belum menentukan capres PDI Perjuangan. Ia memilih menunggu waktu tepat, misalnya setelah pemilihan legislatif bergulir. Dalam Rakernas hari ini, nama Jokowi berkali-kali disebut dalam pidato politik yang disampaikan Megawati. Megawati juga memuji Jokowi sebagai kader potensial dan memiliki getaran seperti mantan Presiden RI Soekarno. Sejumlah pihak menilai ini sebagai sinyal khusus dari Megawati untuk mengusung Jokowi pada pilpres tahun depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com