Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan PDI-P Belum Tetapkan Capres

Kompas.com - 05/09/2013, 21:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Semakin dekatnya waktu pemilihan umum presiden (pilpres) membuat semua partai politik bersiap diri untuk menghadapinya. Sejumlah partai telah terang-terangan menetapkan calon presidennya (capres). Namun, hal itu berbeda dengan PDI Perjuangan yang masih belum mengambil keputusan terkait figur yang akan diusungnya sebagai capres. Kenapa? 

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan, pihaknya menunda waktu penentuan capres karena disebabkan oleh sejumlah hal. Salah satu hal yang paling mendasari penundaan itu adalah karena dinamika politik nasional yang masih dan akan terus menggeliat dan serba tak bisa ditebak.

"Kita punya cara masing-masing. Jadi, PDI-P tak ingin tergopoh-gopoh atau ikut-ikutan mengusung satu nama. Kita lihat suasana politik hari ini," kata Puan di sela-sela acara geladi bersih Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, dinamika politik saat ini dapat sewaktu-waktu berubah, bahkan dalam hitungan jam ataupun hari. Menurutnya, di waktu sekitar sembilan bulan menuju pilpres, masih sangat mungkin terjadi banyak perubahan.

Hal itu dilontarkan Puan menyikapi tingginya elektabilitas salah satu kader PDI Perjuangan yang kini memimpin DKI Jakarta, Joko Widodo. Meski memiliki elektabilitas di atas tokoh nasional lainnya sebagai capres, menurut Puan, partainya harus memiliki perhitungan matang untuk menentukan figur terbaik sebagai capres mendatang, termasuk fokus pada perolehan suara di pemilu legislatif.

"Pengalaman dari (Pilpres) 2009 itu jadi pertimbangan. Kami pernah menang, dan kami pernah kalah, memutuskan hal strategis memerlukan pertimbangan yang matang," tandasnya.

Ia melanjutkan, setelah mengantongi nama capres, baru kemudian akan ditentukan calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampinginya. Baginya, capres dan cawapres merupakan satu paket dan harus dipastikan mampu bekerja bersama dan saling melengkapi.

"Capres dan cawapres harus bergandeng tangan. Tapi, kan tidak mungkin bicara cawapres kalau kita belum pastikan capresnya," ujar Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com