Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Capres Belum Diumumkan Saja, Partai Lain Sudah Main Dikte

Kompas.com - 05/09/2013, 06:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih menunggu momentum untuk menentukan bakal calon presiden yang akan mereka usung pada Pemilu 2014. Penentuan kandidat tak ingin dilakukan atas dikte dari partai lain.

“Kami mau mandiri, tak mau bergantung partai lain. Makanya kami harus memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sekarang, capres belum ditentukan saja sudah ada parpol lain yang berusaha mendikte kami,” ujar Sekretaris Jendral PDI-P dalam jumpa pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (4/9/2013).

“Tidak etis kalau ada partai lain yang melarang kader partai lain,” kata Tjahjo. Saat ini, lanjut dia, PDI-P terus mencermati bursa kandidat calon presiden. Konvensi capres Partai Demokrat sekalipun, ujar dia, tak luput dari pantauan partainya.

"Menjawab" Gerindra

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik wacana yang berkembang agar PDI-P mengusung Jokowi menjadi capres pada 2014. Dia berpendapat Jokowi masih punya "utang" untuk menyelesaikan persoalan Ibu Kota.

Meski punya pendapat demikian, Muzani mengatakan, secara prinsip Partai Gerindra akan menghormati keputusan setiap partai politik untuk mengusung seseorang menjadi calon presiden.

"Kami hanya ingin mengingatkan (bahwa) Jokowi pernah janji kepada kami dan rakyat Jakarta untuk mengurus Jakarta," ujar Muzani. Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini menegaskan, kritik itu ia sampaikan bukan karena khawatir dengan elektabilitas Jokowi yang terus meroket sebagai capres.

Apa pun risikonya, kata Muzani, ia akan terus berupaya mengingatkan Jokowi dan PDI-P tentang janji Jokowi menuntaskan masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Kami berharap ini tidak disalahpahami. Secara esensi, amanah masyarakat Jakarta harus diselesaikan Jokowi. Kami akan berusaha mengingatkan itu dan berharap PDI Perjuangan mendukung pencapresan Pak Prabowo," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com