Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dalami Kejanggalan Penganggaran PON Riau

Kompas.com - 02/09/2013, 22:16 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kejanggalan dalam penganggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2013 terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang pembangunan venue lapangan tembak PON XVII yang melibatkan Gubernur Riau Rusli Zainal. KPK menemukan peningkatan biaya-biaya PON yang dianggap tidak wajar. 

"Peningkatan biaya-biaya yang muncul dalam pendanaan PON, itu kan harus minta konfirmasi dari anggota DPR karena di situ yang berperan aktif tersangka," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (2/6/2013).

Untuk mengonfirmasi peningkatan anggaran PON tersebut, menurut Bambang, KPK memeriksa sejumlah anggota Komisi X DPR, termasuk Angelina Sondakh alias Angie. Hari ini, KPK memeriksa Angie sebagai saksi bagi Rusli terkait kasus PON Riau.

"Itu sebabnya dipanggil orang-orang yang menjadi bagian dari komisi yang berkaitan dengan bidang olahraga," ungkapnya.

Meskipun demikian, menurut Bambang, KPK belum mengusut keterlibatan anggota dewan dalam kasus dugaan korupsi PON Riau ini. Bambang mengatakan, pihaknya masih fokus menyelesaikan berkas pemeriksaan Rusli. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya penelusuran baru jika memang dalam proses persidangan Rusli nantinya terungkap fakta mengenai keterlibatan anggota DPR, khususnya terkait penganggaran PON.

"Jadi, kami (fokus) pada RZ (Rusli Zainal) tersangka dulu. Kami belum memutuskan apa pun selain konsen (konsentrasi) di situ, tapi mudah-mudahan kalau dalam persidangan ada info yang bisa dipakai untuk mengembangkan kasus ini, maka akan dilakukan kajian untuk itu," ujarnya.

Terkait penyidikan kasus Rusli, sebelumnya KPK memeriksa anggota DPR Setya Novanto dan Kahar Muzakir. Menurut Bambang, pemeriksaan kedua anggota DPR ini pun bertujuan mengonfirmasi informasi yang diberikan saksi-saksi sebelumnya. "Sehingga bisa jelas nanti unsur-unsur yang akan dirumuskan dalam dakwaan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com