Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Medan Merdeka Diusulkan Jadi Jalan Soekarno dan Hatta

Kompas.com - 02/09/2013, 16:36 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Panitia 17 Jimly Asshiddiqie mengatakan, kawasan Medan Merdeka diusulkan menjadi Jalan Soekarno dan Jalan Hatta karena letaknya yang strategis. Ia mengungkapkan, di kawasan itu, terdapat berbagai lembaga pemerintahan, seperti Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan kementerian atau lembaga negara lainnya.

"Masak kalah wibawa sama Jalan Sudirman, kalah wibawa sama Jalan Thamrin. Jangan gitu dong," ujar Jimly, di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Dalam proses pengusulan itu, ia mengisahkan, terjadi perdebatan apakah pemilihan dilakukan berdasarkan panjangnya jalan atau posisinya yang strategis. Salah satu Panitia 17, Edi Swasono, mengusulkan jalan dari Lapangan Banteng hingga Otista karena jalan tersebut cukup panjang. Akhirnya diputuskan pemilihan nama jalan Soekarno dan Hatta dilakukan berdasarkan letak strategisnya.

"Jalanan Istana Presiden itu jadi Jalan Bung Karno. Jalan Wapres jadi (jalan) Bung Hatta," katanya.

Seperti diketahui, Panitia 17 yang terdiri dari berbagai tokoh mengusulkan perubahan nama jalan di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Jalan Merdeka Selatan diusulkan menjadi Jalan Soekarno dan Merdeka Utara menjadi Jalan Mohammad Hatta.

Menanggapi usulan ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berharap perubahan itu resmi mulai 10 November 2013 saat peringatan Hari Pahlawan. 

"Rencananya, pada awal September 2013, perubahan nama jalan ini akan disosialisasikan ke masyarakat luas," kata Jokowi saat berada di Padang, Sabtu (31/8/2013).

Sementara itu, nama Soeharto diusulkan menggantikan Jalan Merdeka Barat dan Jalan Merdeka Timur menjadi Jalan Ali Sadikin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com