Mendagri: Jangan Lagi "Nitip-nitip" buat Masuk IPDN

Kompas.com - 27/08/2013, 14:48 WIB

Deytri Robekka Aritonang

Penulis

Lihat Foto

Upacara pengukuhan pamong praja IPDN. (Kompas/Didit Putra Erlangga)

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Umar Syadat Hasibuan (kiri), Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Mendagri Gamawan Fauzi usai wisuda Praja IPDN Angkatan XX, di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (27/8/2013)

SUMEDANG, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memperingatkan semua pihak untuk tidak lagi melanggengkan upaya nepotisme dan penyuapan untuk titip-menitip kerabat pejabat daerah agar diterima menjadi praja baru di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Nepotisme, lanjutnya, akan diproses secara hukum.

"Jangan pernah ada titip menitip (praja). Jangan pernah minta bantu kepada Mendagri, saya tidak akan membantu. Dan kalau ditemukan main-main uang, saya minta ini proses hukum," pungkas Gamawan seusai upacara Wisuda IPDN Angkatan XX di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (27/8/2013).

Dia menuturkan, pihaknya ingin peneriman praja IPDN dilakukan melalui proses yang jujur dan obyektif. Dengan demikian, IPDN akan menerima bibit-bibit praja yang baik yang tidak ternodai praktik suap dan nepotisme.

DEYTRI ROBEKKA ARITONANG Staf Khusus (Stafsus) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Umar Syadat Hasibuan (kiri), Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Mendagri Gamawan Fauzi usai wisuda Praja IPDN Angkatan XX, di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (27/8/2013)

Gamawan meminta warga untuk melaporkan ke kementerian jika menemukan praktik nepotisme dan suap dalam rekrutmen praja IPDN. Ia memastikan akan menindak oknum yang menitipkan atau menjadi calo untuk memasukkan seseorang menjadi mahasiswa IPDN.

"Kalau ada, saya minta dilaporkan baik di pusat maupun daerah," tambahnya.

Untuk menekan kasus nepotisme dan suap dalam penerimaan praja IPDN, kementerian akan memperbaiki sistem penerimaan praja. Gamawan mengatakan, Kemendagri telah menggandeng sejumlah pihak dalam proses rekrutmen praja IPDN.

"Kemendagri malah tidak ikut andil dalam proses penerimaan (praja baru), kami tinggal menerima hasilnya saja," tambah dia.

Pelaksana tugas Rektor IPDN Sadu Wasistiono, dalam kesempatan yang sama, mengatakan, pihaknya meminta 10 perguruan tinggi terkemuka sebagai pihak konsorsium untuk membuat soal tes penerimaan praja baru. Selain itu, lanjut Sadu, IPDN bekerja sama dengan Departemen Psikologi Angkatan Darat, sedangkan untuk tes pakta integritas dan kejujuran, IPDN bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya beredar kabar bahwa untuk dapat masuk menjadi praja IPDN, seseorang harus memiliki kerabat pejabat di pemerintahan daerah atau di pusat, terutama Kemendagri. Jika tidak punya kerabat, maka seseorang harus menyiapkan dana hingga ratusan juta rupiah untuk dapat terdaftar menjadi praja IPDN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.