Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Presiden SBY: Dari Langkah Komandan Upacara, sampai Lagu Terlalu "Slow"

Kompas.com - 15/08/2013, 13:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengoreksi beberapa hal terkait pelaksanaan geladi bersih upacara peringatan HUT ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Koreksi disampaikan Presiden seusai geladi bersih di hadapan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara HUT RI.

"Saya sembilan kali jadi irup (inspektur upacara), jadi mengerti mana yang kurang, mana yang sudah bagus," kata Presiden.

Koreksi pertama, Presiden meminta pembawa acara lebih semangat. Pada awal upacara, Presiden menilai pembawa acara terlalu slow ketika membacakan rangkaian acara. Padahal, pembawa acara dapat berdampak kepada suasana secara keseluruhan.

"Meski belakangan sudah mulai muncul beat-nya, semangatnya, tekanannya, kalau slow, semua kebawa nanti. Padahal, ini hari merdeka yang kita perlu energi untuk meramaikan ulang tahun kemerdekaan kita," kata Presiden.

Koreksi kedua Presiden kepada komandan upacara yang dinilai kurang bersemangat ketika menyampaikan laporan. Presiden mengatakan, ada anggapan bahwa laporan di hadapan Presiden jangan terlalu keras. Menurutnya, anggapan itu salah. Untuk itu, SBY meminta ada tekanan saat laporan komandan upacara.

Presiden juga mengoreksi langkah komandan upacara dan komandan Paskibraka. "Langkahnya dipercepat. Tak, tak, tak," kata Presiden menirukan suara langkah.

Presiden lalu mengoreksi Korps Musik (Korsik) yang tidak serempak ketika mengangkat dan menurunkan alat musik. Presiden menilai hal itu menganggu. Untuk itu, ia meminta dilatih kembali berkali-kali. Menurut SBY, berdasarkan pengalamannya ketika menjadi anggota drum band di Akademi Militer, mengangkat dan menurunkan alat musik serta sikap sempurna bisa bersamaan.

Presiden juga meminta agar sound system di seluruh lokasi diperbesar. Jika suara kurang, gegap gempita peringatan HUT RI tidak muncul. "Padahal, kekuatannya di situ," ujar Presiden.

Koreksi Presiden paling lama terhadap lagu-lagu. Presiden ingin agar lamanya nyanyian lagu-lagu perjuangan dan lagu daerah dikurangi. Lagu-lagu daerah tidak perlu dinyanyikan utuh.

"Cukup beberapa bait, atau sudah ketahuan lagu dari daerah mana lalu nyambung lagu berikutnya. Tapi, kalau itu sulit melatihnya karena lusa sudah main, maka jumlah lagunya dikurangi. Kalau terlalu lama (lagu), yang berdiri bisa ada apa-apanya nanti," kata Presiden.

Koreksi Presiden terakhir ialah terhadap nyanyian lagu karyanya berjudul "Bangga Jadi Anak Indonesia". Menurut Presiden, nyanyian lagu itu juga terlalu slow sehingga tidak pas untuk dibawakan di Hari Kemerdekaan.

"Kalau model begitu di depan acara yang bukan upacara begini, itu bagus. Tapi, kalau lagunya bersemangat, beat-nya muncul, temponya pas, kemudian tidak lengang akan bagus. Jadi, koreksi saya lagu 'Bangga Jadi Anak Indonesia' interlude-nya terlalu lengang, temponya terlalu lambat. Tolong diperbaiki masih ada waktu. Dengan demikian tidak jomplang antara lagu sebelumnya, lagu 'Bangga Jadi Anak Indonesia' dan medley lagu-lagu daerah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com