Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hikmahbudhi: Menag Terlalu Cepat Menyimpulkan

Kompas.com - 05/08/2013, 23:36 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) menilai pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait ledakan yang terjadi di Vihara Ekayana, Jakarta Barat, sangat kontroversial.

Menurut Ketua Hikmahbudhi, Adi Kurniawan, terlalu dini jika menteri agama menyimpulkan ledakan di Vihara Ekayana terkait kasus Rohingnya Myanmar.

"Pertanyaan Bapak Menteri sangat kontroversial, karena menurutnya (Suryadharma Ali) di dalam serpihan (sisa ledakan) tertulis pernyataan balas dendam dari sekelompok orang, dan terlalu cepat untuk menyimpulkan," kata Adi seusai jumpa pers, di Sekretariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Jakarta Pusat, Senin (5/8/2013).

Lebih lanjut Adi mengimbau agar umat Buddha Indonesia tidak terpancing insiden ini dan tetap menjaga ketenangan.

"Umat Buddha diharapkan terus mengevaluasi, mencari persoalan di mana letak masalahnya dan jangan sampai terpancing," ucap Adi.

Menurut Adi, ajaran Buddha tidak mengenal kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ajaran Buddha justru menganjurkan kejahatan dibalas dengan kebaikan.

"Jika melakukan perlawanan frontal, bisa memperkeruh suasana. Maka kami mengimbau umat Buddha jangan sampai terprovokasi," tambah Adi.

Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Parlindungan Simarmata menyatakan sependapat bahwa ledakan di Vihara Ekayana bukan merupakan bentuk balas dendam atas masalah etnis Rohingya di Myanmar.

"Ini cuma provokasi, saya menyesalkan perkataan menteri agama. Jika polisi yang menyampaikan itu wajar, tetapi kali ini menteri agama yang mengatakan, itu bisa menjadi hal yang tidak lazim," kata Parlindungan.

Sebelumnya, Menteri Agama Suryadharma Ali dalam keterangan pers, Senin (5/8/2013) mengatakan terdapat hubungan antara ledakan di Vihara Ekayana dan konflik di Myanmar.

Dalam bom itu, kata Suryadharma, terdapat kertas bertuliskan "Kami Menjawab Jeritan Rohingnya".


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com