Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Minta SBY Ikut Berperan Selesaikan Konflik Mesir

Kompas.com - 28/07/2013, 14:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk berada dalam baris terdepan menyikapi konflik horizontal yang terjadi di Mesir. Sebagai pemimpin negara dengan Muslim terbesar di dunia, SBY dianggap mampu menggerakkan dunia agar konflik Mesir segera terselesaikan.

"Sebagai penggagas Bali Democracy Forum dan sebagai negara yang sering dijadikan rujukan berdemokrasi oleh negara-negara Arab, Presiden SBY seharusnya ambil peran terdepan sikapi pembantaian brutal terhadap pendukung Mursi oleh rezim militer Mesir," kata Mahfudz, melalui pernyataan tertulisnya yang diterima, Minggu (28/7/2013).

Melalui Presiden SBY, kata Mahfudz, seharusnya Indonesia meminta rezim militer Mesir untuk menghentikan pembantaian tersebut. Tak hanya itu, Mahfudz juga mendesak agar Presiden SBY meminta Sekjen PBB dan sejumlah kepala negara besar untuk ikut menekan rezim militer Mesir agar menghentikan kebrutalannya yang jelas-jelas melanggar demokrasi dan HAM.

"Bahkan Indonesia bersama sejumlah negara bisa mendesak PBB membuat tim investigasi untuk membawa pelaku dan penanggung jawab pembantaian ini ke peradilan kriminal internasional," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkomentar tentang konflik yang terjadi di Mesir, melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono. Menurutnya, penyelesaian konflik Mesir harus dilakukan dengan jalan kompromi.

Dalam serial tweet-nya, SBY menyampaikan bahwa ia peduli dengan perkembangan situasi di Mesir. Ia beranggapan, jika tidak ada solusi yang bijak dan segera, konflik tersebut bisa terjadi dengan skala yang lebih dahsyat.

"Saya berpendapat solusinya, 'kompromi' di antara kedua belah pihak. Bukan 'the winner takes all'. PBB dan dunia harus mendorong dan mendukung," kata Presiden SBY, dalam statusnya yang di-posting pada Sabtu (27/7/2013) malam.

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengungkapkan, ada baiknya PBB mengambil prakarsa untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Menurutnya, semua upaya harus ditempuh, termasuk jalan rekonsiliasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com