Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Siap Tampung Laporan Dugaan Gratifikasi Seks

Kompas.com - 23/07/2013, 19:42 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi siap mengambil langkah tindak lanjut jika ada masyarakat yang melaporkan indikasi penerimaan gratifikasi seksual oleh oknum pejabat di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan mengenai dugaan gratifikasi seksual tersebut.

”Kalau ada yang melaporkan, bisa saja ditelusuri. Ditelaah dulu laporannya benar atau tidak. Tapi, sejauh ini belum ada informasi itu yang sampai ke KPK,” kata Johan di Jakarta, Selasa (23/7/2013).
Johan mengungkapkan, pihaknya bisa saja mengusut indikasi penerimaan gratifikasi seks sepanjang diperoleh data dan bukti yang kuat. ”Kalau enggak ada bukti-buktinya, ya, enggak bisa,” ujarnya.

Pernyataan Johan ini menanggapi rencana Serikat Pekerja PT Surveyor Indonesia yang berniat melaporkan ke KPK dugaan pemberian gratifikasi seks yang melibatkan oknum pejabat Kementerian BUMN. Menurut kuasa hukum Serikat Pekerja Surveyor Indonesia, Muhammad Joni, dugaan gratifikasi seks ini melibatkan pimpinan PT Surveyor Indonesia dan oknum pejabat di Kementerian BUMN.

Hari Selasa ini, Serikat Pekerja Surveyor Indonesia melaporkan Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Muhammad Arief Zaiunudin ke Polda Metro Jaya. Arief dilaporkan karena membuat keputusan mutasi dan demosi terhadap karyawannya.

Joni menduga, keputusan mutasi dan demosi ini diberikan karena karyawan melontarkan kritik mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pimpinan perusahaan, antara lain dugaan pemberian gratifikasi seks kepada oknum pejabat Kementerian BUMN tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com