Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura: Teriak APBN Jebol, Presiden Kok Minta Pesawat Pribadi?

Kompas.com - 18/07/2013, 14:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Saleh Husin mendesak pemerintah untuk menunda rencana pembelian pesawat kepresidenan yang nilainya mencapai Rp 820 miliar. Menurut Saleh, anggaran untuk pembelian pesawat kepresidenan itu tidak tepat dilakukan saat ini karena pemerintah tengah melakukan pengetatan anggaran akibat kebocororan APBN dari sektor subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Di satu sisi, pemerintah teriak bahwa APBN bisa jebol. Harga BBM lalu dinaikkan sehingga pemerintah meminta kompensasi kepada rakyat miskin yang makin menderita. Tapi, di sisi lain, pemerintah ingin membeli pesawat dengan harga yang sangat mahal. Ini bertolak belakang," ujar Saleh di Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Menurut Saleh, alasan yang dijabarkan Menteri Sekretaris Negara yang menyebutkan akan ada penghematan biaya operasional kepresidenan dengan adanya pesawat baru ini tidak tepat.

"Saya kira waktunya kurang tepat, di mana orang sedang ngantre raskin dan BLSM. Makanya, lebih baik ditunda saja," imbuh anggota Komisi V DPR ini.

Pesawat kepresidenan yang dipesan Pemerintah Indonesia dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada bulan Desember 2013. Paling cepat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memakai pesawat tersebut di awal tahun 2014.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi memperkirakan Presiden SBY hanya akan memakai 2-3 kali pesawat Boeing 737-800 senilai 91,2 juta dollar AS itu hingga akhir jabatan. Dengan adanya pesawat baru itu, lanjutnya, pemerintah bisa menghemat anggaran jauh lebih besar daripada harus menyewa pesawat Garuda Indonesia.

"Sekarang justru boros. Nanti kalau sudah datang akan sangat menghemat. Mungkin lebih dari 300 persen. Ini kan rekomendasi dari mana-mana, dari DPR juga bahwa jauh lebih hemat kita memiliki pesawat kepresidenan," kata Sudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' di Pilkada Jakarta

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" di Pilkada Jakarta

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com