Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Dinilai Bersih, Hanura Ingatkan Kadernya Hati-hati

Kompas.com - 17/07/2013, 16:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPP Partai Hanura Syarifuddin Sudding meminta seluruh kadernya tak terlalu berbangga diri menyikapi hasil survei dari Lembaga Survei Nasional (LSN) yang menyatakan Hanura sebagai partai politik yang bersih dari korupsi. Menurutnya, hasil survei itu justru menjadi peringatan bagi seluruh politisi Hanura agar terus menjaga kepercayaan rakyat.

"Kami ingin kader Hanura tidak berbangga diri, apalagi menyombongkan hasil tersebut. Ke depan, justru harus bertindak semakin hati-hati serta selalu menjaga amanat agar tidak tergiur dengan korupsi, apa pun bentuknya," kata Sudding, dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Rabu (17/7/2013).

Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, korupsi merupakan penyakit bangsa Indonesia yang akhirnya membawa rakyat dalam kemiskinan dan keterpurukan. Oleh karena itu, Sudding menyatakan bahwa partainya tegas dan tidak menoleransi korupsi dengan alasan apa pun.

"Kami sangat tegas, apabila ada politisi Hanura yang ketahuan melakukan tindak pidana korupsi, maka langsung dipecat tanpa harus menunggu status hukum dari pengadilan dulu. Hanura tidak ada toleransi dengan korupsi," ujarnya.

Menurut Sudding, hasil survei LSN menunjukkan bahwa selama ini rakyat tidak tidur dan selalu memperhatikan tingkah polah para wakilnya yang duduk di parlemen. Ia mengklaim, hasil survei itu merupakan bukti nyata penilaian masyarakat tentang partai politik yang konsisten membela rakyat.

Untuk diketahui, dalam penelitian LSN yang dilakukan pada 1 sampai 10 Mei 2013 di 33 provinsi di seluruh Indonesia, Partai Hanura dan Gerindra sama-sama dipersepsikan publik sebagai partai yang bersih dari korupsi dengan perolehan 11,1 persen, diikuti oleh PPP pada posisi ketiga dengan porolehan 7,5 persen dan PDI-P 6,4 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com