Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenguk Emir, Trimedya Mengaku Tak Bawa Pesan Khusus PDI-P

Kompas.com - 15/07/2013, 10:34 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Trimedya Panjaitan yang juga Ketua DPP Bidang Hukum PDI-Perjuangan, Senin (15/7/2013), mengunjungi anggota DPR Emir Moeis. Trimedya mengaku kedatangannya ini mewakili PDI-Perjuangan.

“Mau besuk saja, mewakili partailah,” kata Trimedya yang ditemui di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, saat akan mendaftarkan diri sebagai penjenguk Emir.

TRIBUNNEWS.COM/Bian Harnansa Politikus PDI Perjuangan Emir Moeis saat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Jum'aat (26/9/2008) terkait kasus dugaan penerimaan travel cek Rp 500 juta saat pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, tahun 1999-2004.

Kepada media, Trimedya mengaku tidak membawa pesan khusus kepada Emir yang ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi cabang Guntur, Jakarta Selatan. Dia mengaku hanya ingin melihat kondisi kesehatan rekan separtainya yang ditahan sejak Kamis (11/7/2013) itu.

“Enggak ada, cuma ingin lihat kesehatannya saja,” tambahnya.

Trimedya tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta sekitar pukul 09.12 WIB dengan mengenakan batik cokelat muda. Seusai mendaftarkan diri sebagai penjenguk, Trimedya mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin menjenguk Emir begitu penahanan dilakukan, yakni Kamis pekan lalu.

“Namun saya ke Guntur, enggak boleh masuk dan informasinya yang saya dapat dari Yanuar, jadwal besuknya hari Senin,” tuturnya.

Trimedya juga mengatakan, PDI-P telah memberikan bantuan hukum kepada Emir dengan menugaskan Yanuar Wasesa untuk menjadi pengacara Emir.

“Ini, Pak Yanuar kan pengacara handal,” kata Trimedya saat ditanya bentuk bantuan hukum yang diberikan partainya.

KPK menahan Emir setelah memeriksa dia sebagai tersangka pada Kamis pekan lalu. Emir menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sejak sekitar setahun lalu.

KPK menetapkan Emir sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR 1999-2004 dan 2004-2009. Dia diduga menerima 300.000 dollar AS dari PT Alstom Indonesia yang merupakan perusahaan pemenang tender PLTU Tarahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com