Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Kecewa Menteri Telat Kabarkan Kerusuhan di LP Tanjung Gusta

Kompas.com - 13/07/2013, 13:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendapatkan informasi terlebih dulu dari media internasional dibandingkan dari para pembantunya terkait kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan. Hal ini pun akhirnya membuat Presiden Yudhoyono geram akan kinerja para menteri dan instansi terkait yang dinilai lamban.

"Saya justru lebih dahulu mengikuti tayangan media massa, utamanya sejumlah televisi internasional sudah menayangkan, sudah meliputnya dibandingkan informasi yang saya dapatkan dari sistem," ujar Presiden dalam rapat terbatas di Landasan Halim Perdanakusuma, Sabtu (13/7/2013).

Hadir dalam rapat itu ialah Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negera Marciano Norman, Kepala Badan Urusan Logistik Sutarto Alimuso, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Selain itu, hadir pula Menteri Pertanian Suswono, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Presiden mengaku sudah sekian kali mengingatkan bahwa arus informasi dari sistem harus sama cepatnya dengan informasi yang beredar di publik. Ia juga menuturkan sudah melihat reaksi masyarakat yang beredar di media sosial.

"Saya juga mengikuti pemberitaan di social media, Saudara tahu saya sudah masuk ke Twitter dan Facebook sedemikian real time-nya. Saya sudah mengerti perhatian mereka," sindir SBY terhadap kinerja para pembantunya yang lebih lambat.

Dibandingkan dengan media sosial itu, SBY menilai reaksi pemerintah, baik pusat maupun daerah, kurang cepat.

"Selama 10 jam tanpa official statement. Itu tidak bagus," ujar SBY.

Menurutnya, informasi itu tidak harus menunggu utuh. Tetapi, pemerintah seharusnya bisa memberikan pernyataan resmi yang membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan tengah mengatasi persoalan itu.

"Saya hargai Menkumham yang berangkat ke sana. Saya cek langsung ke depan berapa dan langkah-langkahnya apa, tapi yang absen official statement atau pernyataan resmi, jangan sampai ada kesan kita tidak melakukan langkah cepat, pembiaran. Saya ingatkan pernyataan yang tepat waktu," papar SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com