KPU Belum Bahas Perubahan Aturan Kampanye

KPU sebelumnya sudah menetapkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, untuk mengatur masalah kampanye, termasuk soal pemuatan dan penyiaran iklan kampanye.  “Memang harus ada perubahan terutama dalam aspek pengaturan pembredelan media itu. Ada sejumlah hal lain yang kami siapkan untuk diubah,” kata anggota komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, saat ditemui di kantor Badan Pengawas Pemilu, Senin (8/7/2013).

Setelah mendapat kecaman, KPU memastikan bakal menghapus ketentuan rinci soal sanksi pada media massa, yang dalam peraturan itu bahkan sampai pada pembredelan media.

Klausul bermasalah itu

Ketentuan terkait sanksi untuk pers ini masuk pada bagian tiga Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang iklan kampanye. Bagian ini mengatur tentang peliputan termasuk penayangan iklan kampanye peserta pemilu, mulai dari pasal 40 sampai dengan 46. Permasalahan ada pada pasal 46, yang merinci ancaman sanksi untuk pelanggaran yang diatur pada pasal 45 ayat 2.

Pasal 45 ayat 2 peraturan ini menyatakan 'Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyiaran'.

Pasal 46 ayat 1 merinci sanksi dari teguran tertulis sampai pencabutan izin media, dalam aturan huruf a sampai f. Meskipun, ayat 2 pasal 46 mengembalikan aturan teknis pemberian sanksi pada dewan pers dan KPI.

Perubahan lain

Menurut Hadar, caleg dilarang menempelkan alat peraga kampanye di sejumlah ruang publik seperti jembatan dan pohon. “Kami akan upayakan biar lebih tertib," janji dia.

Hadar menambahkan, penertiban alat peraga ini akan menggandeng pemerintah daerah. “Nanti tidak hanya KPU, tapi pemerintah daerah juga akan mengatur (soal alat peraga kampanye di daerahnya). kalau nanti ada aturannya, pasti ada tindakannya,” ujar dia.