Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Masih Terpecah Sikapi Pilpres

Kompas.com - 03/07/2013, 21:01 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan masih terpecah menyikapi Pemilu Presiden 2014. Sebagian berpendapat bakal calon presiden dan wakil presiden sebaiknya ditetapkan saat ini sehingga punya waktu untuk sosialisasi ke rakyat. Sebagian lagi berpendapat melihat terlebih dulu hasil pemilu legislatif 2014 .

"Jadi ada dua pandangan itu. Saya belum mengerti kira-kira pandangan mana yang perlu dikedepankan," kata Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali di Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Suryadharma mengatakan, terkait Pilpres 2014, pihaknya masih mencermati banyak tokoh, baik internal maupun eksternal yang layak diberi dukungan sebagai capres-cawapres. Tokoh yang masuk daftar PPP di antaranya Rhoma Irama, Mahfud MD, Joko Widodo, Prabowo Subianto, Wiranto, Pramono Edhie Wibowo, serta Gita Wirjawan.

Nantinya, tambah Suryadharma, capres-cawapres mana yang didukung akan diputuskan dalam Rapimnas. Untuk saat ini, pihaknya masih fokus pada pemenangan Pileg 2014.

"Jadi, kita lagi cari modal dulu, bukan sesumbar harus saya jadi calon presiden, calon wakil presiden. PPP tahu diri jadi kita mau cari modal yang besar pada pemilu 2014," pungkas Menteri Agama itu.

Seperti diberitakan, setidaknya ada tiga parpol di DPR yang sudah menetapkan capres, yakni Partai Golkar (Aburizal Bakrie), Partai Gerindra (Prabowo), Partai Amanat Nasional (Hatta Rajasa). Bahkan, Partai Hanura sudah menetapkan pasangan sendiri, yakni Wiranto-Hary Tanoesoedibjo.

Selain PPP, parpol lain yang belum menetapkan capres, yakni Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com