Peneliti LIPI: Paranoid Curigai Dana Asing untuk Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dinilai paranoid menyikapi dana asing untuk organisasi masyarakat (ormas). Pendanaan dari asing tidak perlu dikhawatirkan karena masyarakat akan menolak jika ternyata melakukan intervensi.

"Masyarakat punya mekanisme alamiah untuk menolak. Kalau dana asing sifatnya mendikte, saya yakin masyarakat akan menolak. Ini ketakutan yang sangat lebay, paranoid soal dana asing," kata peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris, saat jumpa pers di Kantor LIPI, Jakarta, Senin ( 1/7/2013 ).

Jumpa pers digelar P2P untuk mendesak Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat tidak disahkan DPR. P2P menyampaikan berbagai argumen penolakan, salah satunya RUU tersebut disusun dengan paradigma yang keliru. Masyarakat dipandang sebagai sumber ancaman, sumber konflik sosial sehingga perlu diatur, dibina, dan diawasi negara.

Kepala Bidang Politik Nasional LIPI Irine Hiraswari Gayatri menilai, pendanaan terhadap ormas oleh pemerintah justru akan membuat ormas tidak independen. Dengan didanai dari APBN, pemerintah akan ikut campur dalam kegiatan ormas.

Irine menambahkan, pihaknya menilai aneh sikap mendua pemerintah ketika memandang dana asing. Satu pihak selalu curiga terhadap dana asing dalam aktivitas ormas. Di pihak lain, membiarkan berbagai pihak asing menggerogoti, mengeksploitasi, bahkan menghancurkan perekonomian nasional Indonesia.

Penyusunan RUU Ormas yang telah berlangsung hampir dua tahun ini merupakan pekerjaan sia-sia yang membuang waktu dan energi, serta menghabiskan dana APBN, kata Irine.

Syamsuddin menambahkan, jangan terjebak pada cara berpikir politisi.

"Poinnya bukan pada dana asing atau bukan. Kenyataan, wakil kita tidak mau berubah, tidak mau korupsinya ketahuan, tidak mau partainya dilikuidasi dalam pemilu. Pokoknya tidak mau boroknya dibongkar (sehingga mengatur ormas)," kata Haris.

Seperti diberitakan, rencananya DPR akan mengesahkan RUU Ormas pada Selasa (2/7/2013), setelah ditunda pekan lalu akibat masih adanya penolakan dari fraksi. Kalangan ormas mendesak agar RUU tersebut tidak disahkan dengan berbagai alasan. Mereka sampai melakukan unjuk rasa.