Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinamit Hilang, JK Nilai Polisi Lalai

Kompas.com - 01/07/2013, 12:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis


DEPOK, KOMPAS.com
— Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menilai, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap hilangnya 250 batang dinamit adalah pihak kepolisian. Menurutnya, kepolisian tidak mengerahkan personel yang cukup untuk mengamankan distribusi barang berbahaya.

"Barang yang begitu sensitif cuma dikawal dua orang, pasti kurang pengawasan. Kalau kurang pengamanan, kemungkinan lalainya pasti tinggi sekali. Cuma dua orang polisi, padahal yang dikawal lima truk. Tengah malam lagi, pasti susah itu," kata JK di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Senin (1/7/2013).

Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman juga menilai ada kesalahan di kepolisian. Ke depan, harapannya, prosedur pengawalan bahan peledak perlu diperbaiki.

Marciano menambahkan, pelaku pencurian tersebut bisa saja teroris. Mereka sudah membidik bahan peledak lantaran kurangnya pengamanan. Namun, kata dia, bisa juga pelaku merupakan bajing loncat yang biasa mencuri barang-barang di kendaraan.

"Kita harapkan dinamit itu segera ditemukan karena berpotensi menimbulkan gangguan," kata Marciano.

Seperti diberitakan, hilangnya dua kotak yang setiap kotak berisi 125 batang dinamit baru diketahui saat sampai di tujuan, yakni di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Saat diperiksa, terpal penutup salah satu truk sobek.

Iring-iringan sempat berhenti di Marunda, Jakarta Utara, saat dibawa dari Subang, Jawa Barat. Kendaraan juga beberapa kali berjalan pelan akibat jalan rusak. Saat berhenti atau berjalan pelan, diduga aksi pencurian dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-Benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-Benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Nasional
    Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com