Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam

Kompas.com - 15/11/2012, 22:58 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan praktik kongkalikong anggaran antara pejabat di tiga kementerian dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Seusai melaporkan ke KPK, Rabu (14/11/2012) malam, Dipo Alam mengunci rapat-rapat informasi tentang nama kementerian yang dia laporkan dan siapa saja anggota DPR yang diduga ikut terlibat dalam kongkalikong anggaran tersebut.

Namun, berdasarkan penelusuran Kompas, tiga kementerian yang dilaporkan Dipo adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan.

Sementara anggota DPR yang diduga ikut terlibat kongkalikong anggaran adalah anggota komisi yang bermitra dengan ketiga kementerian tersebut. Kemarin malam Dipo memang mengakui bahwa dia melaporkan tiga kementerian.

Dipo mengatakan, ia hanya meneruskan laporan dari para pegawai negeri sipil (PNS) yang mengetahui penyelewengan di instansi masing-masing. Laporan dari PNS yang masuk ke Seskab tersebut, katanya, diuji ulang dengan dikonfirmasi kepada si pelapor.

Dipo juga mengaku sudah menyerahkan dokumen serta bukti-bukti pendukung kepada KPK. "Intinya ini adalah suatu laporan dari PNS. Jadi, kalau ada yang sebut itu fitnah, memang kita lihat ada tertulis. Demikian juga ada kementerian dan menteri yang mau bersama-sama untuk klarifikasi di KPK, akan mengklarifikasikannya," katanya.

KPK mengatakan akan menindaklanjuti laporan Dipo. Laporan Dipo langsung diterima oleh Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Handoyo Sudrajat.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP, KPK masih menelaah laporan Dipo. Johan mengatakan, bila dari hasil validasi dan verifikasi atas laporan Dipo tersebut ditemukan adanya bukti awal terjadinya tindak pidana korupsi, dipastikan KPK akan membuka penyelidikan atas kasus kongkalikong anggaran di tiga kementerian ini.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

    KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

    2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

    Nasional
    Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

    Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

    Nasional
    Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

    Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

    Nasional
    Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

    Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

    Nasional
    Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

    Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

    Nasional
    Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

    Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

    Nasional
    Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

    Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

    Nasional
    Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

    Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

    Nasional
    Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

    Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

    Nasional
    Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

    Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

    Nasional
    Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

    Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

    Nasional
    Pertamina Jadi Tuan Rumah Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024

    Pertamina Jadi Tuan Rumah Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024

    Nasional
    Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

    Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

    Nasional
    Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

    Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com