Dahlan Iskan Siap Beberkan Oknum DPR

BATU, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan siap membeberkan nama-nama oknum anggota DPR yang meminta "jatah" ke BUMN.

Tuntutan untuk mengungkap nama-nama anggota DPR yang diduga meminta jatah kepada BUMN itu mencuat setelah muncul surat edaran dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kepada pada menteri dan jajaran di Kabinet Indonesia Bersatu II. Surat edaran Nomor 542/Seskab/IX/2012 itu memuat tentang pengawalan APBN 2013-2014 dengan mencegah praktik kongkalikong.

Dalam surat yang tembusannya disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Kepala UKP4, dan Mendagri itu, Seskab menyampaikan bahwa secara nominal dan persentase, besaran APBN sejak tahun 2005 hingga ke persiapan tahun 2013 terus meningkat. Demikian juga jumlah anggaran yang ditransfer ke daerah dalam upaya pemerintah mempercepat dan memperluas pembangunan di seluruh Nusantara.

Setelah surat itu beredar, Dipo Alam mengakui telah menerima pesan singkat dari Dahlan yang menyatakan tentang masih adanya upaya "pemerasan" kepada BUMN oleh oknum-oknum di DPR.

"Berani yakin, berani kalau nanti saya beberkan siapa saja oknum yang minta jatah ke BUMN," kata Dahlan seusai berkunjung ke Desa Toyomerto, Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (26/10/2012).

Baru-baru ini Dahlan mangkir dari undangan rapat di DPR untuk mengklarifikasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PT Perusahaan Listrik Negara saat Dahlan masih memimpin perusahaan tersebut. DPR juga ingin mengklarifikasi adanya surat edaran Menteri BUMN ke semua BUMN untuk tidak melakukan kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan. Dahlan bahkan mengatakan, ada oknum anggota DPR yang meminta jatah pada BUMN.

Dahlan mengatakan, ia siap hadir dalam rapat bersama DPR bila ada undangan resmi dari DPR. "Forumnya juga dilakukan secara terbuka," ujarnya.

Saat ditanya berapa oknum anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN? Dahlan enggan menjawabnya. Mengenai hasil audit BPK yang menemukan inefisiensi anggaran pada PLN ketika Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN, ia malah menilai bahwa temuan BPK itu kurang besar. "Seharusnya ada Rp 60 triliun, bukan Rp 37 triliun," katanya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik: Dahlan Iskan Versus DPR