Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPI Jerman: Anggota DPR Kayak Orang Kampung

Kompas.com - 26/04/2012, 14:21 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kunjungan kerja anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ke Jerman diprotes oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman dan Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Istimewa Jerman. Aksi protes itu disampaikan ketika pertemuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin.

Aksi protes itu direkam dan diunggah ke YouTube. Rekaman video itu diawali kedatangan rombongan anggota Dewan bersama keluarga di Bandara Tegel di Berlin, Senin (23/4/2012). Setelah itu, rekaman memperlihatkan pertemuan anggota Dewan dan rombongan bersama warga Indonesia di kantor KBRI di Berlin.

Awalnya, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang memimpin rombongan, Hayono Usman, memperkenalkan satu per satu anggota Dewan yang ikut. Anggota yang diperkenalkan di antaranya Tantowi Yahya (Fraksi Partai Golkar), Vena Melinda (Fraksi Partai Demokrat), dan Yorris Raweyai (Fraksi Partai Golkar).

Setelah itu, video memperlihatkan pernyataan sikap PPI di Jerman. Salah satu anggota PPI mempertanyakan kedatangan anggota Dewan yang membawa serta keluarga. Kedatangan anggota Dewan itu seharusnya dalam rangka kunjungan kerja, bukan wisata.

"Semoga keikutsertaan keluarga kali ini tidak menggunakan uang negara sepeser pun. Saya melihat sendiri anggota Dewan selalu merepotkan KBRI yang kerjanya bukan untuk melayani anggota Dewan dan keluarga. Kami juga melihat kedatangan anggota Dewan selalu berjemaah dan berbondong-bondong, malah dibawa juga istrinya," kata salah satu mahasiswa.

Mereka menilai tidak ada efektivitas dan urgensi dari kunjungan itu. Menurut mereka, kedatangan itu tidak sesuai manajemen negara yang sudah maju dan modern. "Mengapa budaya ini dilestarikan?" kata dia.

Sindiran pedas pun terlontar. "Kami melihat kunjungan bapak ibu yang berbondong-bondong ke luar negeri ini kayak orang kampung. Ayo kita ke Jakarta, yuk. Sangat energik, kami lihat sangat bersemangat. Apalagi kalau ada produk baru dibawa dari sini. Kayak anak kecil yang memamerkan di Indonesia punya mainan baru. Bangga sekali," ucapnya.

"Terakhir, kosakata yang selalu didengar studi banding, sidak. Bukan seharusnya sudah ada di Indonesia mekanisme pengawasan masalah teknis seperti itu? Buat apa datang jauh-jauh bawa istri pula, capek-capek, apalagi dengan buang uang rakyat," pungkas dia.

Setelah itu, video memperlihatkan penyampaian sikap PPI Jerman, PPI Berlin, dan NU Cabang Istimewa Jerman. Mereka meminta agar DPR mempraktikkan transparansi dengan memublikasikan agenda serta rincian anggaran ke luar negeri di situs web DPR satu bulan sebelum berangkat.

Selain itu, para anggota Dewan harus melaporkan hasil kunjungan tersebut melalui situs web DPR dan media massa. "Meminta pengertian ibu bapak wakil rakyat untuk tidak menghamburkan uang kami dengan terbang ribuan kilometer untuk rapat dengar pendapat dengan KBRI. Teknologi teleconference bisa dilakukan ketika bapak-bapak berada di Indonesia," kata mahasiswa lain yang mengaku bernama Sugih.

"Melihat rendahnya urgensi kedatangan kali ini yang telah menghabiskan dana Rp 3,1 miliar, kami Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman bersama dengan PPI Berlin dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman menolak kedatangan bapak ibu bersama keluarga," pungkasnya.

Setelah menyatakan sikap, belasan anggota PPI itu langsung meninggalkan ruangan pertemuan. Jika para anggota Dewan ingin menanggapi aksi protes itu, mereka mempersilakan disampaikan melalui surat elektronik milik PPI.

Para anggota Dewan tampak terdiam. Beberapa orang tersenyum. Akhirnya, diskusi dilanjutkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perintah 'Tak Sejalan Silakan Mundur', SYL: Bukan Soal Uang, Tapi Program

Soal Perintah "Tak Sejalan Silakan Mundur", SYL: Bukan Soal Uang, Tapi Program

Nasional
Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Nasional
[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

Nasional
MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

Nasional
Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com