Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buya: Negara Rugi jika KPK Dibubarkan

Kompas.com - 18/10/2011, 17:51 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menilai, gagasan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa diterima akal sehat. Ia berpendapat jika KPK dibubarkan, negara ini akan rugi karena tidak akan ada lagi lembaga antikorupsi di negara ini.

"Sudah saya bilang, kalau membubarkan KPK itu merugikan negara karena negara ini sudah sangat melaju korupsinya," ujar Buya di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta, Selasa (18/10/2011).

Ide pembubaran KPK itu diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah dalam rapat konsultasi antara DPR dan lembaga-lembaga penegak hukum, Senin (3/10/2011). Pernyataan Fahri itu seirama dengan ucapan Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, yang mengatakan KPK ibarat teroris bagi anggota Dewan.

Buya beranggapan bahwa gagasan membubarkan KPK tersebut berasal dari orang yang sudah terkontaminasi dengan virus korupsi. "Kalau ini dianggap KPK ini berbahaya, buat koruptor itu artinya memang ada sesuatu yang sangat tidak malu-malu di sini, otak-otak mereka sudah rusak karena virus korupsi," kata Buya.

Ia mengakui bahwa untuk menghilangkan korupsi memang sulit. Namun, hal ini tidak dapat menjadi alasan untuk membubarkan KPK. KPK perlu didukung dengan Undang-Undang KPK yang tepat agar fungsi KPK bisa diperkuat dalam upaya memberantas korupsi.

"Semestinya diperkuat, kan ada soal supervisi atau pencegahannya itu yang tidak jelas, dari segi dampaknya karena masih tersangkut kepentingan-kepentingan. Penguatan KPK itu setidaknya memberikan harapan kepada rakyat kalau korupsi bisa itu dikurangi," ujar Buya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com