Rencana Berbahaya Kebijakan "Impor Dokter"

RENCANA kebijakan Kementerian Kesehatan untuk membuka "keran" untuk "dokter impor" tidak saja telah menuai kontroversi, tapi secara strategis juga sangat berbahaya bagi kedaulatan Indonesia sebagai negara bangsa.

Dikatakan kontroversi karena secara politik memang menuai penolakan di kalangan para dokter dalam negeri. Boleh jadi memang yang muncul ke permukaaan adalah representasi dari dokter-dokter yang terkesan mendukung rencana kebijakan sang menteri.

Jika tidak, maka tidak mungkin seorang Dekan Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi sekelas Universitas Airlangga harus dipecat, karena menolak rencana tersebut. Tidak diperlukan pemecatan, jika memang nyatanya dokter-dokter mendukung rencana tersebut.

Asumsi saya, pemecatan adalah permainan kekuasaan (power game) atas nama "pertunjukan sanksi" kepada para dokter sejagad nusantara untuk memunculkan efek jera.

Pesan yang ingin disampaikan adalah menolak rencana dokter impor dari pemerintah bukan tanpa risiko, meskipun sampai hari ini kita masih mengklaim hidup di alam demokrasi.

Menolak berarti akan membahayakan jabatan dan profesi para dokter. Dan itulah yang dialami oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga baru-baru ini.

Argumentasi akademis yang semestinya dianggap sangat kompeten di bidangnya, justru berujung buruk, hanya karena tidak sejalan dengan rencana kebijakan penguasa Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, dari sisi strategis, rencana kebijakan impor dokter juga berlawanan dengan ketahanan negara di satu sisi dan tidak sejalan dengan spirit yang sedang berkembang saat ini di sisi lain.

Lihat saja rencana kebijakan Kementerian Perdagangan yang putus asa ingin mengenakan tarif untuk barang impor dari China sampai 200 persen.

Rencana kebijakan tersebut justru kontroversial karena datang terlambat. Setelah produk dalam negeri kita hancur-hancuran bertekuk lutut dihadapan produk impor dari China, pemerintah baru menyadari bahwa kita sudah sangat terlambat dalam membangun ekosistem industri manufaktur.

Walhasil, rencana kebijakan tarif tersebut pun kontroversial karena dinilai sangat terlambat. Setelah industri dalam negeri menjadi kecanduan dan sangat tergantung kepada produk impor dari China karena harganya yang murah, di mana risiko yang harus ditanggung adalah kehancuran industri dalam negeri, barulah pemerintah bertindak.

Tak pelak rencana tersebut berpotensi semakin memperburuk keadaan, karena akan memicu inflasi produk manufaktur di kemudian hari di satu sisi dan berpotensi menuai balasan dari China yang bisa berujung perang dagang.

Jika itu terjadi, lagi-lagi Indonesia yang menjadi korban, mengingat China adalah mitra dagang utama kita.

Jadi kembali kepada rencana impor dokter tersebut, dari sisi ketahanan nasional, sangat tidak bijak memaksakan kebijakan yang justru akan berujung buruk untuk dunia kedokteran kita di kemudian hari.

Kesehatan adalah bagian dari sektor publik, seperti sektor pendidikan dan infrastruktur dasar. Karena itu anggaran ketiga sektor ini sangat besar di satu sisi dan keterlibatan pemerintah sangat intens di sisi lain.